DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 Juli 2021

BANGUN KAWASAN PERBATASAN NEGARA, RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI YETETKUN, RANAI DAN SERASAN DISUSUN

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, menggelar Rapat Pembahasan Persiapan dan Koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) Rencana Detail Tata Ruang RDTR) Kawasan Perbatasan Negara di Yetetkun Provinsi Papua, Ranai dan Serasan di Provinsi Riau pada Kamis, (01/07/21).

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Dwi Hariyawan menyampaikan, ketiga daerah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RDTR. Terdapat sebanyak 81 lokasi RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diproses menjadi Perpres dan 11 lokasi diantaranya sedang dalam proses untuk tahun ini. Dwi mengharapkan, penyusunan ke-11 lokasi tersebut berjalan lancar dan untuk pertama kalinya RDTR kawasan perbatasan menjadi Perpres, karena sebelumnya adalah Perda.

“Pengembangan kawasan perbatasan negara merupakan tantangan yang membutuhkan visi yang out of the box, dimana eksistingnya bukan kawasan yang layak dikembangkan, merupakan kawasan terpencil, susah dijangkau, dan sebagian merupakan kawasan rawan bencana,”

Ia menambahkan, RDTR telah menjadi dasar perizinan sesuai dengan amanat UUCK. “Tata ruang menjadi hulunya, kalau tidak ada rencana tata ruang, maka perizinan lain tidak akan terbit. Selain itu juga dalam mempermudah investasi, RDTR KPN ini akan terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) sehingga bisa mendapatkan informasi dari manapun, tidak usah datang ke lokasi,” ujar Dwi.

Suroyo, selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan fungsi rencana tata ruang kawasan perbatasan negara diantaranya adalah sebagai acuan rencana pembangunan, penataan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, keterpaduan, keterkaitan keseimbangan, keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang, pengelolaan kawasan perbatasan dan perwujudan keterpaduan di kawasan perbatasan negara.

Lebih lanjut, terdapat tiga tujuan penataan ruang kawasan perbatasan negara, yaitu dari aspek hankam mewujudkan fungsi hankam yang mewujudkan keutuhan dan kedaulatan, dari aspek ekonomi kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, dan dari aspek lindung agar kawasan lindung yang lestari.

“Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan negara agar tidak ketinggalan dengan kemajuan dari negara tetangga, pemberdayaan masyarakat, pembukaan akses dalam negeri dan luar negeri, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.”

Dua poin penting yang dicapai dalam rapat ini adalah terlaksananya koordinasi awal Panitia Antar Kementerian (PAK) dan tersampaikannya Rancangan Peraturan Presiden.

Sebagai penutup, Lisa Lengkong selaku Plt Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Nasional Pulau/Kepulauan dan Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IV menegaskan, pertemuan dalam forum hari ini adalah sebagai awalan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dimana di masa mendatang dapat dilakukan bilateral antar Kementerian/Lembaga. “Mungkin di pertemuan selanjutnya kita dapat melakukan updating data dan semoga proses ini dapat segera selesai” tutupnya.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita