DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 Juli 2021

PENYUSUNAN RDTR KOTA TERNATE, AKOMODIR MITIGASI BENCANA DAN POTENSI WISATA

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Ternate, pada Selasa, (29/06/2021) lalu.

FGD yang difokuskan untuk penyepakatan delineasi dan penjaringan isu wilayah perencanaan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat Ternate Utara, Camat Ternate Tengah, Camat Ternate Selatan, Camat Pulau Ternate dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dalam sambutannya, M. Tauhid Soleman menyampaikan bahwa Kota Ternate akan terus berkomitmen untuk mewujudkan Kota Tangguh Bencana. Saat ini, Kota Ternate telah memiliki program Kota Tangguh Bencana sebagai hasil dari proyek percontohan kota tangguh di Indonesia yang diinisiasi beberapa lembaga internasional seperti GDPC, IFRC, American RC, bekerja sama dengan PMI. Revitalisasi dan penetapan pola ruang kota yang berkelanjutan juga menjadi salah satu program prioritas dari Pemkot, sehingga RDTR yang akan disusun kali ini diharapkan dapat menjadi salah satu perangkat mitigasi bencana dan mengakomodir isu-isu lingkungan lainnya.

“RDTR diharapkan juga mengakomodir potensi wisata budaya dan geowisata yang ada di Ternate. Selain terdapat potensi peninggalan sejarah Kesultanan Ternate, di kota ini juga terdapat 43 geosite yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata dan menjadi ciri khas Kota Ternate sebagai Geopark Island,” tambahnya.

Dalam FGD yang digelar di Sahid Bela Kota Ternate itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah wilayah II, Eko Budi Kurniawan, melalui telekonferensi pada sambutan pengantarnya menyampaikan, RDTR Pasca UU CK memiliki paradigma penyederhanaan produk perencanaan dan percepatan penetapan RDTR. Dengan adanya RDTR sebagai acuan utama dalam lokasi investasi diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi.

Berdasarkan reorganisasi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kota Ternate termasuk daerah perencanaan detail tata ruang untuk tema kawasan daya dukung lingkungan, termasuk kebencanaan di dalamnya. Dengan demikian, penyusunan RDTR di Kota Ternate akan dilengkapi oleh kajian dari aspek kebencanaan dengan memetakan kawasan rawan bencana dan zona ruang rawan bencana, sehingga diharapkan RDTR yang disusun, selain berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah investasi, dapat juga menjadi perangkat untuk mengurangi risiko bencana di Kota Ternate.

“Selain aspek mitigasi bencana yang menjadi fokus juga pertumbuhan ekonomi dan investasi untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Eko.

Pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II, Mirwansyah Prawiranegara, seluruh peserta diskusi menyepakati delineasi wilayah perencanaan RDTR meliputi Pulau Ternate yang terdiri dari Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Ternate Barat di luar kawasan hutan, dengan luas delineasi kurang lebih 3.726 hektar. Selain itu, peserta juga menyepakati kerangka kerja pelaksanaan KLHS RDTR, daftar pemangku kepentingan yang akan dilibatkan, serta menjaring daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.

“Kota Ternate memiliki potensi alam dan budaya dengan keindahan yang luar biasa, tetapi dibalik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman multi bencana yang perlu kita antisipasi melalui tata ruang berbasis mitigasi bencana” tuturnya.

Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh beberapa perwakilan peserta FGD. Selanjutnya, hasil dari penyepakatan delineasi ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat dengan penetapan Surat Keputusan Wali Kota tentang Delineasi RDTR Pulau Ternate.


Sumber : Dit. Bina Wilayah II

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita