DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

10 Juli 2021

DIRJEN TATA RUANG: KONTRIBUSI ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA SANGAT DIHARAPKAN DALAM FORUM PENATAAN RUANG

Jakarta, - "Kehadiran dan kontribusi anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) sangat diharapkan dalam forum penataan ruang. Anggota yang hadir dan berkontribusi pada forum tersebut merupakan rekomendasi dari ketua ASPI" Ujar Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Tata Ruang, pada acara Sosialisasi dan Pembekalan Terkait Kebijakan Penataan Ruang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan secara daring (5/7/2021).

Pada kesempatan tersebut, Abdul menjelaskan peran dari anggota ASPI, "Peran anggota ASPI pada forum penataan ruang di daerah ada dua, yaitu, mengawal proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan juga penerbitan Rencana Tata Ruang (RTR) berkaitan dengan peningkatan kualitasnya," ujarnya.

Anggota ASPI berperan dalam penerbitan KKPR terutama untuk KKPR yang berbentuk Persetujuan KKPR (PKKPR). Mekanisme Persetujuan KKPR sendiri berlaku untuk daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk daerah yang sudah mempunyai RDTR, diberlakukan mekanisme Konfirmasi KKPR, sehingga prosesnya hanya tinggal menggunakan mesin.

Disamping mengawal terbitnya KKPR, anggota ASPI juga turut berkontribusi dalam proses penysunan tujuh RTR berkaitan dengan peningkatan kualitasnya dengan memberikan masukan-masukan. Tujuh RTR tersebut, yaitu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan RTR Pulau/Kepulauan.

Selanjutnya Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa dalam menyusun RTR di daerah, anggota ASPI bersama pihak-pihak yang berwenang wajib menuntaskan penyepakatan mengenai batas daerah, kawasan hutan, dan garis pantai. "Ketika anggota ASPI duduk di dalam forum penataan ruang di daerah, sebelum materi pembahasan rapat Lintas Sektor dibawa ke pemerintah pusat, maka perlu diyakinkan dan dibahas terlebih dahulu mengenai batas daerah, kawasan hutan, dan garis pantai," Jelas Abdul.

Ketiga hal tersebut masuk ke dalam muatan RTR yang diintegrasikan pada rapat pembahasan Lintas Sektor. Pembahasan ketiga hal tersebut wajib dituntaskan penyepakatannya sebelum dibawa pada rapat Lintas Sektor di pemerintah pusat untuk meminimalisir perdebatan yang relatif memerlukan lebih banyak waktu. Hal tersebut diperlukan mengingat berdasarkan PP 21 Nomor 2021, proses terbitnya dokumen Persetujuan Substansi mempunya tenggat waktu 20 hari kerja, tenggat waktu dihitung sejak hari rapat pembahasan Lintas Sektor. Apabila lebih dari 20 hari kerja namun belum dilakukan Persetujuan Substansi makan daerah terkait akan diberikan sanksi administrasi.

Acara ini dimoderatori oleh Ketua ASPI, Iwan Rudiarto dan dihadiri oleh Pengurus Inti dan Koordinator Wilayah ASPI.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita