DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

17 Juli 2021

MELALUI KAMPUS MERDEKA, KEMENTERIAN ATR/BPN AJAK MAHASISWA TERLIBAT AKTIF DALAM PENYUSUNAN RDTR

Jakarta,- Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Melihat hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang merangkul mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota untuk dapat ikut terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Salah satu visi misi Kementerian ATR/BPN yaitu penataan ruang berbasis RDTR. Kita pun telah diminta untuk mempercepat penyusunan RDTR dengan capaian target yang cukup besar targetnya yaitu ketersediaan 2000 RDTR di seluruh kab/kota. Hal ini bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Sugoto saat memberikan pembekalan pada launching Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kamis (15/7/2021).

Himawan mengharapkan dengan adanya bekal pengalaman MBKM, saat terjun di dunia kerja mahasiswa nantinya sudah mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan serta value yang didapatkan akan menjadi nilai plus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Santo menjelaskan, PPSDM telah memberikan pelatihan terlebih dahulu agar mahasiswa yang mengikuti magang mendapat pembekalan ilmu yang cukup.

“Kita bekali pelatihan rencana detail tata ruang tingkat dasar yang pelaksanaannya sedang berjalan sejak tanggal 5 Juli sampai dengan 21 Juli 2021. Pelatihan dasar tersebut memakai metode blended learning” tutur Deni.

Ia melanjutkan, agar pelatihan ini bisa dilaksanakan oleh semua pihak, selain diberikan pembekalan kepada mahasiswa, pembekalan juga diberikan kepada dosen pembimbing. Penyebaran pemetaan mahasiswa magang pun telah dikoordinasikan bersama dengan pemerintah daerah.

“Mahasiswa yang melamar program MBKM di Direktorat Jenderal Tata Ruang maka akan ditempatkan pada OPD pengampu tata ruang seperti Bappeda dan dinas-dinas lainnya di bawah pemerintah daerah”

Urgensi dilakukannya penataan ruang selain karena ukuran ruang di muka bumi yang terbatas adalah populasi manusia yang terus bertambah. Mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang adalah salah satu tujuan penataan ruang. Dengan Rencana Tata Ruang yang di dalamnya terdapat mitigasi bencana, manusia juga dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana.

“Ruang itu terbatas. Jadi kita memerlukan norma dan regulasi untuk mengamankan ruang agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik dan sebijak mungkin. Disusunlah produk rencana tata ruang diantaranya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ujar Hardian, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur fungsi strategis tata ruang sebagai panglima pembangunan. Acuan perizinan berusaha salah satunya harus mempunyai dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menghapuskan izin lokasi. Penerbitan KKPR didasarkan dengan adanya RDTR maupun Rencana Tata Ruang berjenjang komplimenter lainnya seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota dan sebagainya.

“Target yang harus dicapai adalah 2000 RDTR sedangkan RDTR terstandar dalam format digital yang sudah terkoneksi dengan OSS masih sedikit sekali. Dengan program MBKM, kita mengajak mahasiswa untuk dapat mengakses seperti apa rencana tata ruang, peta tata ruang, seperti apa penyusunan rencana tata ruang. Silahkan mahasiswa integrasikan ilmu yang didapat di bangku formal untuk dapat diterapkan dalam magang tersebut”

Teti Armiati Argo, Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Praktik serta Advokasi Kebijakan Ikatan Ahli Perencana (IAP) mengatakan, pada forum penataan ruang yang menjadi amanat Undang Undang Cipta Kerja maupun PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dibutuhkan planner yang dapat take decision dalam memberikan rekomendasi pertimbangan penataan ruang di daerah. Planner planner ini tentunya harus sudah dibekali kemampuan yang mumpuni serta mempunyai kapabilitas dan kredibilitas di dalam forum tersebut.

“Melalui SDM unggul mahasiswa perencana wilayah dan kota yang telah terjun ke lapangan dalam penyusunan RDTR, diharapkan generasi planner kedepan dapat terus berkontribusi dalam tumbuhnya forum penataan ruang ini menjadi lebih baik”


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita