DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

24 Juli 2021

SUSUN RAPERPRES RDTR KPN ATAMBUA, KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Pembahasan Program Bidang Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Kehutanan serta Pembahasan Peraturan Zonasi di dalam Muatan Raperpres Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Atambua pada Rabu, (14/07/21).

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dwi Hariyawan dalam arahannya menyampaikan bahwa sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan perbatasan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Di samping itu, Rapepres RDTR KPN Atambua juga termasuk sebagai salah satu Raperpres yang masuk Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Kepres 5/2021 tentang Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Presiden.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2021, RDTR KPN disebutkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dalam penyusunan RDTR KPN tersebut tidak terlepas juga keterlibatan Pemerintah Daerah,”.

Konsep pengembangan wilayah di KPN adalah sebagai beranda depan negara Indonesia dan pintu gerbang internasional ke pasar global dengan 3 (tiga) dasar penanganan yaitu security, prosperity dan environtment. PKSN Atambua termasuk major project pengembangan kawasan perbatasan (RPJMN 2020-2024). Sehingga diharapkan, KPN Atambua tidak hanya sebagai pintu gerbang namun juga sebagai pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan perekonomian.

“RDTR sebagai alat keterpaduan yang perlu disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat nantinya” tambah Dwi.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menyambut baik disusunnya RDTR di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Belu, Agustinus Taolin. Agustinus mengatakan, salah satu misi mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan yaitu dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Beberapa isu strategis kawasan perbatasan negara pun mengemuka dalam diskusi diantaranya isu keterisolasian kawasan perbatasan negara.

“Dengan terisolasinya kawasan tersebut, keterbatasan infrastruktur dasar wilayah pun semakin nyata. Dimulai dari terbatasnya akses transportasi, energi (listrik dan BBM), air, perumahan, komunikasi dan informasi sehingga menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi dan minimnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan,” ungkap Agustinus.

Isu strategis selanjutnya selain minimnya akses transportasi dan telekomunikasi, sebagian masyarakat perbatasan masih tergantung dengan fasilitas negara tetangga. Hal ini dikarenakan belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan dan masih terdapatnya segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga yang masih belum disepakati (overlapping claim areas).

Isu yang ketiga yaitu pengamanan dan pengelolaan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara belum optimal mengakibatkan masih terdapat aktivitas illegal di wilayah perbatasan Indonesia dan yang terakhir yaitu pengelolaan perbatasan negara yang belum terintegrasi antar sektor. Pembangunan perbatasan masih didominasi dengan pendekatan parsial /sektoral

Di sisi lain, Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda Direktorat Jenderal Tata Ruang, Mersi Ayu Desinderella menuturkan, luas delineasi wilayah perencanaan yaitu 5.619, 64 Ha terdiri dari 6 sub WP dengan tujuan penataan kawasannya untuk menjadikan Atambua sebagai simpul perdagangan serta jasa skala regional dan internasional di kawasan perbatasan negara. “Hal ini juga didukung dengan pengembangan pertanian, perkotaan, dan kawasan pariwisata berkelanjutan sebagai ikon pintu gerbang perbatasan RI – RDTL ((Republik Demokratik Timor Leste)” jelasnya.

Lebih lanjut, telah disusun rencana struktur ruang (rencana jaringan transportasi dan rencana jaringan prasarana) dan rencana pola ruang (zona lindung 22,41 % dan zona budidaya 77,59 %) dilengkapi tabel indikasi program dan masih memerlukan informasi termutakhir terhadap program dan kegiatan daerah terkait infrastruktur, delineasi kawasan hutan dan juga data LP2B.

Pada wilayah TORA, menurut Waty Karwati, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai saat ini hanya zona yang berwarna putih sudah dilakukan tata batasnya dan pada bagian selatan, belum ada perubahan tata batas.

“Untuk di bagian tengah, yang dikeluarkan izin adalah perhutanan sosial. Perlu adanya koordinasi dengan BPKH-Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memastikan TORA hutan lindung di wilayah perencanaan,” jelas Waty.

Sebagai penutup, Lisa Lengkong selaku Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IV menyampaikan, perlu adanya tindaklanjut dan koordinasi yang lebih intens dengan OPD terkait bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu guna menyempurnakan muatan Raperpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara Atambua sebelum pembahasan Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dilakukan.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita