DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

24 Agustus 2021

INTEGRASI RUANG DARAT DAN LAUT RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DENGAN LAUT LEPAS

Berdasarkan amanat dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya pengintegrasian dokumen tata ruang yaitu melakukan integrasi antara ruang darat dan ruang laut. Hal ini didukung dengan amanat pasal 245 pada PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional melaksanakan kegiatan Pembahasan Koordinasi Persiapaan Integrasi Perencanaan Ruang Laut dengan RTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas, Kamis (19/8).

Dwi Hariyawan selaku Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan menyampaikan bahwa dari 9 RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang belum ditetapkan Perpres adalah RTR KPN dengan Laut Lepas dimana memiliki luasan wilayah darat 7,3 juta hektar yang mencakup 12 provinsi, 75 kabupaten/kota, 483 kecamatan serta 24 PPKT, dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan (ruang laut).

“Delineasi daratan yang cukup panjang dan luas ini memiliki tantangan dalam skala peta yang akan digunakan, dikarenakan ketentuan untuk RTR KSN skalanya 1: 50.000” ujar Dwi dalam sambutan pembukaannya. RTR KPN dengan Laut Lepas ini tidak hanya mengatur kepentingan pertahanan keamanan, namun juga akan mengatur kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Integrasi perencanaan ruang laut dengan ruang darat meliputi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan RTRWN, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dengan RTRW Provinsi, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan dengan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) pada pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dengan RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) tidak diintegrasikan dengan ruang darat dikarenakan akan disusun tersendiri.

Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto, menambahkan bahwa diperlukan roadmap bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan Perikanan dalam melaksanakan integrasi RTR KPN dan RZ KSNT PPKT serta diperlukan penyesuaian kebijakan, konsep perencanaan, penjadwalan, dan mekanisme integrasi lainnya.

Pengintegrasian RTR KPN dengan Laut Lepas dan RZ KSNT mencakup 24 (dua puluh empat) PPKT. Koordinator Kelompok Kawasan Strategis, Syofyan Hasan menjelaskan ada beberapa tantangan dalam pengintegrasian dengan RZ KSNT diantaranya terkait dengan kedetailan rencana masing-masing dokumen, dimana RZ KSNT PPKT bersifat mikro sedangkan RTR KPN bersifat makro.

“Adanya karakteristik PPKT yang berbeda-beda di tiap-tiap pulau, dan juga adanya pulau yang berpenduduk dan tidak berpenduduk dan semuanya akan digabung dan diintegrasikan dalam RTR KPN dengan Laut Lepas tentunya hal ini membutuhkan konsep integrasi yang tepat,” lanjut Syofyan.

Meskipun RZ KAW tidak dilakukan integrasi dengan RTR KSN sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, namun tetap dijadikan acuan dalam penyusunan RTR KSN tersebut. Subkoordinator Kawasan Antarwilayah, Arief Widianto menambahkan bahwa perlunya sinkronisasi atau penyelarasan visi/tujuan antara RZ KAW Laut Barat Sumatera dan RZ KAW Laut Selatan Jawa Bali Nusa Tenggara dalam penyusunan RTR KPN dengan Laut Lepas sebagaimana cakupan wilayah perencanaan RTR ini yang membentang dari bagian barat Sumatera dengan bagian selatan Jawa Bali Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut Kasubdit Perencanaan Tata Ruang KSN IV, Chriesty E Lengkong menyampaikan bahwa RTR KPN dengan Laut Lepas ini masih berproses dan dalam tahapan penyempurnaan muatan struktur dan pola ruang untuk menjadi Perpres, sehingga masukan-masukan sangat diharapkan utamanya untuk proses pengintegrasian rencana ruang darat dan laut dan dapat diperoleh konsep integrasi yang tepat.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita