DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

31 Agustus 2021

PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL MELALUI RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Kawasan Danau Limboto merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan melalui PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan penetapannya oleh Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi yang difokuskan pada 15 (lima belas) danau prioritas nasional, dimana salah satunya adalah Danau Limboto.

Terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional juga semakin menguatkan urgensi RTR KSN Danau Limboto untuk segera dilegalkan sehingga bisa menjadi perangkat operasionalisasi penyelamatan danau kritis tersebut.

Pasca terbitnya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membentuk Panitia Antar Kementerian/Lembaga Non Kementerian untuk membahas RTR KSN Danau Limboto tersebut secara lebih intensif.

“Sejak tahun 2019 telah disusun materi teknis RPerpres RTR KSN Danau Limboto yang diikuti dengan penyusunan KLHS dan fasilitasi legislasi pada tahun berikutnya. Pada tahun 2021 diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan proses harmonisasi dan segera legal menjadi Perpres”, tutur Dwi Hariyawan, Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, dalam pembukaan Rapat Pleno hari Kamis (19/8) lalu.

Dalam paparannya, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, Endang Sihsetyaningrum menyampaikan muatan-muatan yang telah disempurnakan pasca memperoleh berbagai masukan substansi dari Tim Pelaksana PAK. “Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh kesepakatan muatan Draft RTR KSN Danau Limboto sebelum diajukan untuk proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM dan proses penetapan menjadi Peraturan Presiden," tutupnya.

“Kami sangat mendukung penyusunan RPerpres ini karena merupakan implementasi dari Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dimana salah satu strategi untuk Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dilakukan dengan pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas ke dalam penataan ruang," ujar Mochamad Saleh, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kemenko Marves.

Selain upaya konservasi, sejumlah K/L terkait juga mengharapkan rencana tata ruang bisa mengakomodir kebutuhan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. “Objek berdaya tarik tinggi seperti pantai dan danau sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata, diharapkan adanya pengaturan kawasan sempadannya agar dapat dimanfaatkan tanpa melanggar ketentuan fungsi lindungnya”, ujar Agus Suprihastono Koordinator Area III, dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Beberapa hal lain juga dibahas dimana Draft RPerpres ini perlu menyesuaikan dengan ketentuan dan nomenklatur baru pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hasil rapat kali ini akan menjadi salah satu dokumen pengajuan proses harmonisasi ke Kemenkum dan HAM.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita