DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

3 September 2021

SUSUN RDTR WP PRINGGABAYA, KEMENTERIAN ATR/BPN TEKANKAN PENATAAN RUANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Lombok Timur,- Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II menggelar Konsultasi Publik (KP) Ke-1 dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Kamis (26/08/21) lalu.

Acara Konsultasi Publik Ke-1 dihadiri oleh berbagai elemen pemangku kepentingan, baik Kementerian dan Lembaga di tingkat pemerintah pusat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kecamatan Pringgabaya beserta jajaran perangkat desa, akademisi, asosiasi dan badan usaha.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik yang hadir dalam Konsultasi Publik mewakili Bupati Lombok Timur menyampaikan bahwa Kecamatan Pringgabaya merupakan salah satu wilayah yang menjadi daerah tujuan investasi pada tahun 2022.

Beberapa kegiatan investasi yang sudah masuk diantaranya adalah industri pengolahan koral, dan perikanan budidaya tambak. Namun, disamping potensi yang melimpah terdapat ancaman bencana yang perlu direncanakan upaya mitigasinya.

Menanggapi harapan tersebut, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Eko Budi Kurniawan menjelaskan, kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi perlu diberikan arahan penataan ruang yang jelas sehingga penyusunan RDTR ini menjadi dasar dalam pemberian Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pelaksanaan KKPR mengacu ke dalam rencana detail dan rencana umum yang proses penilaianannya dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, untuk menjamin berlangsungnya investasi dan pembangunan tersebut diperlukan penataan ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

“Untuk menjamin berlangsungnya investasi dan pembangunan pada WP Pringgabaya diperlukan penataan ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Nantinya RDTR WP Pringgabaya akan menjadi dasar dalam pemberian izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)”.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Mirwansyah Prawiranegara menuturkan bahwa kegiatan Konsultasi Publik ke-1 bertujuan untuk memperoleh tanggapan, masukan dan informasi agar produk RDTR dapat mejadi dokumen yang baik dan disepakati serta dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak.

“Oleh karena itu Konsultasi Publik ke-1 juga dapat dilakukan melalui media online. Seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat baik di Kecamatan Pringgabaya dan Kabupaten Lombok Timur pada umumnya dapat memberikan masukan, harapan, isu strategis, usulan lokasi dan zonasi selama 14 hari kedapan melalui konsultasi publik online dengan mengakses pada https://tataruang.atrbpn.go.id/kpo,” tutup Mirwansyah.


Sumber : Dit. Bina Wilayah II

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita