DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 September 2021

KEMENTERIAN ATR/BPN SEGERA FINALKAN PENERBITAN KKPR FOOD ESTATE DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang segera mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. “KKPR ini fungsinya ada dua. Pertama, menggantikan izin lokasi. Kedua, menggantikan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk membangun dan pengurusan tanah,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam Rapat Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan KKPR Kegiatan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Jakarta (4/9).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan program food estate dan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Holtkultura (TSTH) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Diselenggarakan dalam rangka konfirmasi luas permohonan KKPR kegiatan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan sebelum proses penerbitan.

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pengembangan food estate di Indonesia yang berbasis korporasi holtikultura melalui Risalah Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Food Estate. Lokasi pengembangan berada di Desa Ria-Ria, Hutajulu, Pasingguran I Kecamatan Pollung. Lokasi kegiatan food estate telah sesuai dengan Arahan Peraturan Zonasi RTRW Provinsi Sumatera dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Lokasi permohonan penerbitan KKPR di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Dasar utama penetapannya adalah lokasi sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian, mempertimbangkan kelerengan, tipe tanah, dan vegetasi yang dipertahankan. Awalnya target luasan kegiatan food estate adalah 785 hektar, namun terkendala oleh sulitnya menentukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) maka diusulkan untuk memperluas areal permohonan KKPR,” jelas Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Sugeng Harmono.

Perwakilan dari Kementerian Pertanian M. Syaifuddin mengatakan bahwa KKPR ini sangat diperlukan dalam rangka implementasi kegiatan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini Kementerian Pertanian telah menyelesaikan asistensi dokumen UKL-UPL dan direncanakan tanggal 17 September 2021 dilakukan penilaian. Target pengembangan tahun ini yaitu 1.000 hektar telah selesai dan menjadi dasar untuk pembukaan lahan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lindup Halomoan berharap untuk segera diterbitkan KKPR kegiatan food estate ini. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan data dan informasi guna proses penilaian dan penerbitan KKPR oleh Kementerian ATR/BPN.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita