DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

7 September 2021

PENYEPAKATAN DELINEASI DAN PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PKSN BENGKALIS

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis pada bulan Juni-Juli silam.

Dalam sambutannya, Dwi Hariyawan yang saat itu menjabat Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional menyampaikan bahwa RDTR KPN di PKSN Bengkalis merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) RDTR PKSN yang menjadi target RPJMN 2020-2024. Lokasi PKSN Bengkalis ini terletak di Pulau Bengkalis yang merupakan salah satu Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT), sehingga dalam penyusunan RDTR KPN di PKSN Bengkalis ini akan diselaraskan dengan RZ KSNT Pulau Bengkalis.

“Adapun fungsi PKSN Bengkalis berdasarkan Perpres 43/2020 tentang RTR KPN di Provinsi Riau dan Kepri, yaitu 1) pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; 2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 3) pusat pemerintahan; 4) pusat perdagangan dan jasa; 5) pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan; 6) pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan; 7) pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; 8) pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan 9) pusat pelayanan transportasi laut,” ujar Dwi.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan bahwa Kecamatan Bantan juga merupakan lokasi yang strategis karena berbatasan dengan Negara Malaysia (merupakan belt NKRI) sehingga perlu adanya pengembangan secara nasional.

Dari 2 (dua) alternatif delineasi yang diusulkan tim penyusun, kemudian delineasi wilayah perencanaan yang disepakati seluas 4.991,7 Ha terletak di Kecamatan Bantan meliputi sebagian Desa Bantan Tengah, sebagian Desa Berancah, sebagian Desa Deluk, sebagian Desa Jangkang, sebagian Desa Mentayan, sebagian Desa Resam Lapis, sebagian Desa Selat Baru, dan sebagian Desa Teluk Tapal.

Kabid Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Sugeng Santoso menyampaikan, RTRW Kabupaten Bengkalis dalam proses revisi, sehingga dalam penyusunan RDTR KPN di PKSN Bengkalis ini agar sesuai dan sinkron dengan RTRW Kabupaten Bengkalis.

Tahap selanjutnya dilakukan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang ada di Kecamatan Bantan dari para peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi didapatkan longlist (daftar panjang) isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 28 isu lingkungan hidup, 3 isu ekonomi, dan 7 isu sosial.

Setelah dikelompokkan, beberapa isu yang terdapat di Kecamatan Bantan meliputi alih fungsi lahan, rawan bencana alam, degradasi sumber daya hutan dan lahan, terancamnya keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir, belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar, ketidakstabilan perekonomian rakyat, serta belum optimalnya pertahanan dan keamanan


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita