DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

8 September 2021

SINERGITAS STAKEHOLDERS, KUNCI KEBERHASILAN PENYUSUNAN RDTR KORIDOR KI TEGINENENG-NEGERI KATON

Dalam rangka Penyusunan RDTR Arahan Prioritas Nasional di Sekitar Kawasan Industri Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada tanggal 6-7 September 2021 dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan RDTR Koridor KI Tegineneng-Negeri Katon, bertempat di Emersia Hotel and Resort Kota Bandar Lampung.

Kegiatan KP I ini bertujuan untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perwakilan masyarakat terkait materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai upaya penyelenggaraan perencanaan tata ruang yang partisipatif.

Membuka kegiatan tersebut, Dendi Ramadhona Kaligis, Bupati Pesawaran, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penyusunan RDTR ini terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian, antara lain pencemaran air, pengelolaan sampah rumah tangga, keterbatasan TPS, kualitas jaringan jalan, ketersediaan air bersih, dan kualitas SDM yang masih rendah.

“Mengingat hal-hal tersebut, penyusunan RDTR tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mendapatkan skenario terbaik pengembangan Kabupaten Pesawaran dibutuhkan kajian mendalam dan kerja sama dari semua stakeholders terkait,” ungkap Dendi.

Menanggapi hal tersebut, Yusmi Pranawati, Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menyampaikan bahwa penyusunan RDTR ini merupakan pelaksanaan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan wilayah Sumatera, Jawa dan Bali 2020-2024.

”Penyusunan RDTR ini merupakan dasar kebijakan dalam pengembangan dan operasionalisasi perwujudan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu diharapkan penyusunan RDTR ini dapat berjalan sinergis untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah,” ujar Yusmi.

Dalam sesi diskusi, perwakilan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Samti Anom, menekankan pentingnya sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi agar skenario makro dapat berjalan dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Asnuri, mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menambahkan, ”Untuk kelancaran proses validasi KLHS RDTR, diharapkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sejak masih dalam proses penyusunan kajian.”


Sumber : Dit. Bina Wilayah I

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita