DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

9 September 2021

ATUR PEMBANGUNAN SESUAI TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KONSULTASI PUBLIK RDTR PULAU TERNATE

Ternate,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Konsultasi Publik (KP) ke-1 dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pulau Ternate, pada hari Jumat (03/09/2021).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait dari Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate, DPRD Kota Ternate, Kesultanan Ternate, Camat, dan Asosiasi Profesi Perencana Indonesia (IAP Maluku Utara).

Dalam sambutannya, M Tauhid Soleman menyampaikan bahwa dalam dua dasawarsa sejak berdirinya Kota Ternate telah terjadi perubahan yang sangat signifikan, baik dari segi ruang, kondisi demografi, kondisi alam termasuk kebencanaan dan perubahan lingkungan karena tuntutan pembangunan dan tuntutan permukiman yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Tuntutan pembangunan ini akan berpengaruh juga terhadap perubahan- perubahan tata ruang sehingga antisipasi-antisipasi harus betul-betul dibaca secara langsung oleh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate.

“Saya berharap RDTR ini dapat membaca secara keseluruhan kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari kepentingan pemerintah, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan rencana pembangunan tingkat provinsi maupun rincinya dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional," tutur Tauhid.

Selain itu, Wali Kota Ternate juga berharap Kota Ternate bisa menjadi contoh kedepan (best practice) pelaksanaan RDTR yang bisa nanti ditularkan kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Turut memberikan sambutan, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah wilayah II, Eko Budi Kurniawan melalui telekonferensi. Dalam paparannya, Eko menyampaikan bahwa arahan dan masukan baik dari Wali Kota maupun para pemangku kepentingan dalam konsultasi publik dapat tersampaikan dan menjadi catatan bagi tim penyusun. Selain itu juga dibuka partisipasi masyarakat luas melalui platform laman Konsultasi Publik Online yang telah disediakan.

Ada dua substansi utama yang dibahas dalam gelaran KP-1, yaitu mengenai analisis beserta rumusan konsep RDTR Pulau Ternate dan juga isu strategis pembangunan berkelanjutan prioritas pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Sebagai amanat dari undang-undang penataan ruang, (bahwa) penataan ruang itu adalah kewenangan pemerintah, namun dengan pelibatan peran masyarakat. Jadi wajib minimal 2 (dua) kali diselenggaran Konsultasi Publik untuk perencanaan tata ruang sebagai syarat sah-nya,” ungkap Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II, Mirwansyah Prawiranegara.

Berdasarkan hasil diskusi bersama, disepakati bahwa tujuan penataan RDTR Pulau Ternate adalah terwujudnya wilayah perencanaan Pulau Ternate sebagai PKN dan pintu gerbang Maluku Utara berbasis pengembangan simpul perdagangan jasa dan pariwisata yang tangguh bencana dan berkelanjutan.

Kemudian wilayah perencanaan (WP) Pulau Ternate dibagi menjadi 6 (enam) Sub WP yang memiliki tema-tema penataan tersendiri diantaranya pengendalian kawasan permukiman sekitar kedaton, kawasan rawan bencana aliran lahar dan pintu gerbang udara, penataan kawasan central business district pusat Kota Ternate, pengembangan kawasan permukiman kompak dan pintu gerbang laut, pengembangan kawasan kota baru dan pendidikan tinggi, pengendalian kawasan permukiman semi urban, dan pengembangan kawasan kompleks geowisata.


Sumber : Dit. Bina Wilayah II

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita