DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

11 September 2021

TATA RUANG FIT FOR PURPOSE: ADAPTIF DAN RESPONSIF DALAM MENANGGAPI DINAMIKA PEMBANGUNAN

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemewahan bagi para perencana kota dan wilayah, salah satunya karena tata ruang memainkan peran penting dalam perizinan investasi. Bagi para perencana, UU Cipta Kerja ini memberikan banyak harapan akan kemajuan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Selain itu UU Cipta Kerja juga mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sehingga merupakan suatu kesempatan bagi kita semua untuk terlibat lebih luas dalam pengambilan keputusan perencanaan dalam meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang.

Hadir memberikan keynote speech, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil menyampaikan, UU Cipta Kerja melepaskan masyarakat dari berbagai rantai aturan sehingga investasi bisa bergerak dan dapat dilakukan dengan cepat. Keputusan izin investasi dapat dilakukan melalui Online Single Submission, di sini peran tata ruang menjadi sangat penting.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tata ruang juga sekarang diperkenalkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR ini yang akan menjadi pengawas atau pengawal, dan ruang sendiri dimanfaatkan secara fit for purpose. Intinya bagaimana kita mendesain tata ruang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, bukan berdasarkan regulasi per se. Jika regulasi mengatakan tidak boleh, namun menurut konsep fit for purpose memungkinkan, nanti Forum Penataan Ruang yang akan mengkaji dan menentukan dengan tentunya mempertimbangkan moral hazard.

“Kita harapkan nanti KKPR ini betul-betul efektif mencegah dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari proses pembangunan yang tidak tepat,” tutur Sofyan. “Ke depan ini harus sama-sama kita bisa kontribusi, dengan demikian akan menjawab persoalan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Para alumni Planologi ITB yang diberikan tantangan bagaimana menciptakan produk tata ruang yang tetap memperhatikan lingkungan ekonomi,” tambahnya.

Tantangan untuk menciptakan ruang yang nyaman namun produktif dan berkelanjutan akan menjadi semakin besar. Terutama jika dikaitkan dengan 3 aspek utama dalam ilmu perencanaan, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial budaya dan beberapa isu lain yang pastinya mempengaruhi konsep perencanaan saat ini.

“Harapan kami dengan diselenggarakannya Webinar Alumni Bicara ini dapat memberikan pengayaan pengetahuan informasi terkini berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota yang pada akhirnya menciptakan pemikiran-pemikiran ataupun pendekatan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang adaptif terhadap tantangan dan perkembangan zaman,” ujar Reny Windyawati Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I DJTR yang dalam hal ini juga merupakan Ketua API dalam membuka kegiatan webinar.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara ini menyampaikan paparan dengan tema ‘Kebijakan Penataan Ruang Mendukung Kemudahan Investasi’. Berdasarkan data yang disampaikan dapat dillihat telah terjadi peningkatan dari sisi investasi, yang tidak dipungkiri merupakan imbas atas regulasi baru yang mempermudah sistem investasi dengan negara ini.

“Kita harus optimis terhadap perkembangan negara kita dan dengan munculnya UU Cipta Kerja ini. Artinya jika investasi naik tentunya mereka juga memerlukan ruang yang nyaman dan berkeadilan. Berkeadilan artinya tercukupi oleh semua prasarana dan diperlakukan dengan baik,” ujar Dwi.

Kegiatan Webinar Alumni Bicara bertema ‘Perencanaan di Era Kemudahan Berinvestasi: Menciptakan Ruang yang Inklusif dan Berkelanjutan’ ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Alumni Planologi Institut Teknologi Bandung (API). Bekerjasama dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, dan didukung oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) dalam rangka memperingati 62 tahun jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita