DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 September 2021

PENYUSUNAN RAPERPRES RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA ATAMBUA MENUJU TAHAPAN HARMONISASI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Tim Panitia Antarkementerian/Lembaga Non Kementerian Penyusunan Raperpres Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat, ( 10/09/21).

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua merupakan salah satu pusat pelayanan utama dalam konsepsi sistem pusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana mengamanatkan PKSN Atambua untuk disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR KPN ini merupakan turunan dari RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan keamanan.

Rapat dibuka oleh Dwi Hariyawan, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan sekaligus merangkap Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional menyampaikan bahwa RDTR KPN Atambua sudah disusun materi teknis, KLHS, dan beberapa kajian sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu.

“RDTR KPN Atambua ini sudah melalui pembahasan dengan daerah dan Kementerian/Lembaga. Substansi RDTR harus disepakati oleh semua pihak sehingga Raperpres RDTR KPN Atambua dapat dilanjutkan ke tahapan harmonisasi untuk dapat dilegalkan” jelas Dwi.

Lebih lanjut Dwi menjelaskan, bentuk legal hukum RDTR KPN menurut PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah Peraturan Presiden. Sampai saat ini sudah disusun sebanyak 52 RDTR KPN dari 81 RDTR KPN yang harus disusun. Diharapkan lokasi RDTR KPN akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.

“RDTR KPN ini sama seperti RDTR Kabupaten/Kota lainnya tetapi yang membedakan adalah aspek pertahanan keamanan harus menjadi perhatian selain ekonomi, dan lingkungan hidup. Tiga aspek ini yang harus mewarnai sebagai beranda depan negara. Kita harapkan semua basis data RDTR mengacu kepada OSS karena membutuhkan kecepatan dalam perizinan”.

Ia menambahkan, RDTR KPN harus memenuhi kriteria seperti di atas. Tidah hanya melihat kondisi eksisting namun juga pada potensi untuk menarik investasi.

“Kalau kita mempunyai visi, negara tetangga butuh apa saja. Seperti Atambua pasarnya tidak hanya NTT, tetapi juga Timor Leste. Sebagai engine of growth, kita juga melihat apa yang bisa dikembangkan” tuturnya.

Dalam penyusunan RDTR tersebut, harus memperhatikan amanat dan fungsi PKSN Atambua. Dari 13 fungsi terdapat 12 fungsi yang berada di dalam delineasi wilayah perencanaan sedangkan terdapat 1 fungsi yang berada di luar wilayah perencanaan yaitu pusat pelayanan transportasi laut.

“Sebagai PKSN, Atambua akan menjadi pendorong pusat pelayanan penyangga dan pintu gerbang di Provinsi NTT. Sebagai pusat perkotaan dan juga menjadi simpul utama ekspor impor ke negara tetangga” ujar Mersi Ayu Desinderella selaku Koordinator dan Tim Penyusun Raperpres RDTR KPN Atambua.

Raperpres ini sudah melalui beberapa tahapan baik tahapan teknokratis dan tahapan partisipatif. Pada saat ini memasuki tahapan persiapan legislasi untuk mendapatkan berita acara TPAK dan selanjutnya akan diajukan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan yang sama, Agung Widodo, Kasubdit Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Agung, Kementerian PPN/Bappenas menuturkan, masing-masing Kementerian/Lembaga tentunya memiliki arahan dan kepentingan sektoral serta major project. Hal penting tersebut agar didiskusikan bersama dan dapat diakomodir sehingga RDTR dapat menjadi acuan pembangunan yang tepat dan tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

“Nantinya kita membutuhkan kesepakatan. Tidak semua dibangun karena masih ada zona yang hijau. Dalam kurun waktu 5 tahun, perlu dilakukan identifikasi apa saja yang diatur dalam RDTR ini” ungkap Agung.

Lebih lanjut, setiap wilayah termasuk kawasan perbatasan perlu dipertahankan daya tahan, daya tarik, dan daya saingnya.

“Membangun kawasan perbatasan agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, mengurangi kesenjangan dengan negara tetangga, sebagai jembatan kerjasama maupun sebagai resources lokasi atau outlet dengan negara tetangga”.

Sebagai penutup, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IV, Lisa Lengkong menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi pending matters untuk diselesaikan dengan Pemda Kabupaten Belu. “Ada baiknya Pemerintah Daerah proaktif meskipun menyadari RDTR KPN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat”.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita