DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

17 September 2021

MEWUJUDKAN KETERPADUAN ANTARSEKTOR DALAM PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Kawasan Perbatasan Negara telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dimana wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara serta pertahanan dan keamanan negara.

Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai 3 (tiga) kewenangan di kawasan perbatasan, salahsatunya adalah penetapan rencana detail tata ruang. Bentuk ketetapan hukum dari rencana detail tata ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) sesuai termuat didalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, menggelar FGD Sinkronisasi Program Kementerian Lembaga (K/L) dalam Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Bengkalis dan di PKSN Merauke yang dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi dengan tim penyusun dan K/L dengan tetap mengikuti protokol Covid-19 pada Selasa, (15/09/21).

RDTR KPN di PKSN Bengkalis dan PKSN Merauke merupakan salah satu dari 81 RDTR KPN yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara serta termasuk dalam prioritas RPJMN 2020-2024. Kegiatan ini dibuka oleh Dwi Hariyawan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan merangkap Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional.

“Diharapkan RDTR KPN dapat mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarsektor di PKSN Bengkalis dan PKSN Merauke," ucap Dwi dalam pembukaannya.

RDTR KPN ini sebagai acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penerbitan ijin lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara.

FGD ini menjaring masukan dari Kementerian dan Lembaga terkait, hadir dari Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Haryadi selaku Direktur Wilayah Pertahanan, perlu memperhatikan aspek pertahanan didalam RDTR KPN di PKSN Bengkalis dan PKSN Merauke.

Pada kesempatan yang sama, Tyas Putri, narasumber dari Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR menyebutkan bahwa perlu diperhatikan rencana jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan antar PKSN dalam satu Kawasan Perbatasan Negara maupun antara PKSN dengan pusat kegiatan lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa masukan dari K/L, dari Badan Restorasi Gambut, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SSPSDA) serta masukan dari internal Kementerian ATR/BPN salahsatunya dari Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Adisti menyampaikan “Dalam penyusunan Rencana Pola Ruang perlu didukung rencana pengendalian khususnya pada tanah-tanah adat ataupun zona lindung lainnya yang berdampak bagi lingkungan maupun kegiatan sosial budaya”.

“Sinkronisasi program K/L ini menjadi dasar perbaikan dan input untuk perumusan serta penyempurnaan program/kegiatan dari sektor-sektor dalam muatan Raperpres RDTR KPN di PKSN Bengkalis dan PKSN Merauke” ungkap Chriesty E. Lengkong, Kasubdit Kawasan Strategis Nasional IV. Hasil perbaikan tersebut akan digunakan sebagai kegiatan lanjutan berupa Konsultasi Publik terkait rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita