DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 September 2021

SERAH TERIMA PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KOTA BANJARMASIN

Jakarta,- Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang kembali menyerahkan Persetujuan Substansi (Persub) RTRW Kota Banjarmasin yang diselenggarakan secara terbatas pada Rabu, (15/9/2021).

Terkait dengan serah terima Persub RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Eko Budi Kurniawan menggarisbawahi bahwa yang menjadi catatan penting adalah dengan hadirnya Undang Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa penyederhanaan dan percepatan produk rencana tata ruang termasuk penetapan Perda RTRW.

“Sejak persub ini disampaikan, argonya akan langsung jalan dan harus secepatnya ditetapkan menjadi Perda RTRW dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Sekarang, juga sudah tidak ada RZWP3K lagi dan muatannya akan diintegrasikan menjadi satu ke dalam RTRW Provinsi,” jelas Eko.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN karena Persub tersebut sudah disusun dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

“Untuk menuju proses ini tidak mudah maka kami berharap semoga Perda RTRW Kota Banjaramsin juga akan segera ditetapkan dikarenakan banyaknya kendala-kendala teknis ketika Perda ini belum ditetapkan,” ungkapnya.

Ibnu menambahkan, dengan tipikal Kota Banjarmasin, 30% penduduknya bermukim di pinggir sungai. Ini menjadi persoalan ketika pemerintah daerah ingin menata tetapi warga sudah hidup di tempat tersebut jauh sebelum peraturan itu hadir.

“Ketika tidak kita tata, kawasan ini akan jadi slump area. Namun ketika kita tata, maka berhadapan dengan aturan. Maka dari itu kita tidak tergesa-tesa untuk menggusur namun melakukan penataan salah satu dasar hukumnya melalui RTRW ini yang dapat melihat karakteristik Kota Banjarmasin dimana banyak kawasan sungainya”

Ranperda RTRW Kota Banjarmasin 2021-2041 sudah mengakomodir kebijakan-kebijakan nasional yang direncanakan di Kota Banjarmasin. Sedangkan, untuk rencana penyediaan kekurangan RTH Publik Kota Banjarmasin akan dilakukan secara bertahap setiap tahun selama 10 tahun yang tertuang dalam indikasi program.

“Semoga dengan DPRD juga sinkronisasinya baik sehingga Ranperda ini cepat ditetapkan menjadi Perda RTRW” tutup Ibnu Sina.


Sumber : Dit. Bina Wilayah II

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita