DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 September 2021

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN MATERI TEKNIS RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PKSN MERAUKE

Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara serta pertahanan dan keamanan negara. Sehubungan dengan agenda kerja prioritas Presiden RI bahwa pembangunan kawasan perbatasan diprioritaskan, maka diperlukan penanganan yang lebih diutamakan untuk kawasan perbatasan, termasuk di Merauke, Provinsi Papua yang merupakan salah satu dari 81 RDTR KPN yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara serta termasuk dalam prioritas Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Nasional, pada Selasa (22/09/21) telah menyelenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis RDTR Kawasan Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke. Melibatkan pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah termasuk ketua adat setempat, organisasi lingkungan hidup di daerah serta Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Konsultasi Publik ini dilaksanakan secara tatap muka dan video conference dengan tim penyusun, K/L dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dengan tetap mengikuti protokol Covid-19.

“RDTR KPN ini dijadikan sebagai legalitas yang kuat dalam penyelenggaraan tata ruang di PKSN Merauke. Untuk itu perlu adanya muatan pertahanan dan keamanan serta pengembangan sektor ekonomi,” ucap Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan merangkap Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dwi Hariyawan dalam pembukaannya.

Selanjutnya Wakil Bupati Kabupaten Merauke Riduan menyampaikan harapannya pada sambutan Konsultasi Publik. “Diharapkan dalam penyusunan RDTR PKSN Merauke, dapat bersinergi dengan RDTR yang ada di sekitarnya. Keberadaan Kampung Wasur yang sudah hadir sebelum adanya Taman Nasional diharapkan dapat diberikan ruang kehidupan bagi mereka,” ujar Riduan.

Pada kesempatan ini Chriesty E. Lengkong, Kasubdit Kawasan Strategis Nasional IV, menyampaikan “Peserta rapat dapat menggunakan wadah online untuk Konsultasi Public (KP) ini untuk menyampaikan aspirasinya, dimana KP online dapat diakses menggunakan PC atau handphone dan mempermudah pemberian masukan untuk pengkayaan konsep dari RDTR KPN Merauke,” terang Lisa.

“Konsep Rencana Struktur dan Pola Ruang telah mengakomodir potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Perencanaan di KPN Merauke,” terang Yusuf selaku ketua tim penyusun pada paparannya yang menjabarkan isu-isu strategis, konsep ruang, dan pola ruang. Tim penyusun juga mengharapkan masukan-masukan dari Pemda Merauke yang memahami kondisi wilayahnya serta masukan dari K/L terkait program kegiatan yang direncanakan di Kabupaten Merauke khususnya di wilayah perencanaan demi penyempurnaan muatan RDTR KPN Merauke.

Rapat Konsultasi Publik ini terlaksana secara kondusif dan didukung dengan partisipasi aktif dari peserta rapat dalam memberikan masukan. “Dalam pembuatan rencana pola ruang perlu memperhatikan data sertifikat tanah, agar kedepannya minim permasalahan dalam pemanfaatan ruang,” ujar dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke. Usulan lainnya sebagaimana disampaikan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memberikan informasi bahwa di Kabupaten Merauke merupakan salah satu lokus prioritas nasional dalam potensi pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.

Kesimpulan dari beberapa masukan dari Pemda Kabupaten Merauke yakni larangan alih fungsi pada kawasan-kawasan lindung dan menjaga kelestarian kawasan maupun kegiatan adat di Kampung Golar. Hal ini memberikan masukan bagi penyusunan rencana struktur dan pola ruang agar pengembangan kawasan perkotaan KPN Merauke ini tetap menjaga kelestarian lingkungan.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang N

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita