DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 September 2021

PELUANG DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN BANDAR LAMPUNG DAN SEKITARNYA

Jakarta,- “Rata rata realisasi investasi PMDN Kota Bandar Lampung lima tahun terakhir masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata rata realisasi investasi PMDN kota kota seukuran lainnya di Indonesia. Dibutuhkan komitmen percepatan penyusunan RDTR di Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan realisasi investasi agar dapat berkompetisi dengan kota kota lainnya” ungkap Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki saat menjadi keynote speaker dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Perencana Lampung pada Sabtu, (25/9).

Webinar yang mengusung tema “Peluang dan Potensi Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung dan Sekitarnya” ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan dan Ketua Umum IAP Lampung Citra Persada dengan diikuti oleh lebih dari 200 peserta daring.

Abdul Kamarzuki juga menggarisbawahi, apakah konsep pengembangan Kawasan Bandar Lampung Metropolitan dan sekitarnya telah merujuk pada suatu tema besar sehingga arah pembangunannya jelas akan berfokus kemana.

“Kalau pengembangan Jabodetabek-Punjur sebagai kawasan metropolitan temanya adalah daya dukung lingkungan. Kalau pengembangan Metropolitan Kedungsepur lebih ke ekonomi. Jadi jelas tata ruangnya mau dibawa ke arah mana”.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan bahwa dari perspektif pemerintah daerah, terdapat pertimbangan terkait Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang harus ditata dengan lebih menekankan urgensi penguatan ekonomi.

“Latar belakangnya adalah ketimpangan antarwilayah baik dari aspek ekonomi dan sosial. Maka dengan adanya pengembangan kawasan metropolitan ini diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi dan pemerataan. Tentunya juga dengan tidak melupakan daya dukung lingkungan” ungkapnya.

Ia menjabarkan pada wilayah timur Lampung, terdapat permasalahan pada klaster pendidikannya yang rendah seperti pemerataan pendidikan yang masih kurang serta angka harapan lama sekolah yang rendah. Sedangkan di sisi lain pada wilayah utara, terdapat permasalahan pada angka kemiskinan.

“Ini yang harus kita petakan dan analisis permasalahan antarwilayah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota sehingga nantinya dapat kita kecilkan disparitasnya,” tutur Mulyadi.

Beberapa isu yang mencuat terkait perencanaan tata ruang Kawasan Metropolitan Bandar Lampung diantaranya adalah belum terintegrasinya RZWP3K Provinsi Lampung Perda No 1 Tahun 2018 dengan RTRW Provinsi Lampung Perda No 12 Tahun 2019, Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam zona rawan ketersediaan air tanah, serta Kota Bandar Lampung dan pesisir Lampung merupakan Kawasan rawan bencana tsunami tinggi.

Alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi permukiman yang tidak terkendali khususnya di Kota Bandar Lampung juga disoroti sebagai sebab dari permukiman kumuh di bantaran sungai pesisir pantai bantaran rel KA, sempadan SUTET dan lereng bukit.

Lebih lanjut, Dirjen Tata Ruang juga menyoroti tentang kecilnya proporsi ruang terbuka hijau berdasarkan draft revisi RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041 yang proporsinya hanya sebesar 3,72% pada rencana wilayah terbangun.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita