DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

28 September 2021

KOMITMEN DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG DALAM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 9 September 2021 lalu, Direktorat Jenderal Tata Ruang melaksanakan Verifikasi Lapangan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki menyampaikan beberapa strategi serta capaian reformasi birokrasi dalam menindaklanjuti arahan dan masukan terkait bidang tata ruang.

“Capaian 8 (delapan) aspek reformasi birokrasi dikelompokan ke dalam 3 terobosan, diantaranya ialah terobosan kebijakan, terobosan teknologi, dan terobosan SDM,” ungkap Kamarzuki.

Lebih lanjut untuk terobosan kebijakan, aspek yang dipenuhi adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, dan Penguatan Akuntabilitas. Terobosan teknologi, aspek yang dipenuhi adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, dan Penguatan Akuntabilitas. Sementara terobosan SDM, aspek yang dipenuhi diantaranya Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Penguatan Pengawasan.

Seluruh terobosan di DJTR ini juga bertujuan untuk Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk pemanfaatan ruang dalam rangka perizinan berusaha sesuai amanat UU CK.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Dalam implementasinya Direktorat Jenderal Tata Ruang terus berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dapat meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita