DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

3 Oktober 2021

REFORMASI PERIZINAN TATA RUANG DAN PERIZINAN LINGKUNGAN

Saat ini tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). "Memang dalam pembahasan undang-undang Cipta Kerja ini saya sampaikan di badan legislatif Kenapa tata ruang itu penting dan perlu menjadi menjadi acuan, karena untuk membangun apapun, kegiatan ekonomi dan sosial budaya, masyarakat membutuhkan ruang. Maka kita harus membuat suatu aturan sebagai acuan yang mengatur kita memenuhi kebutuhan dalam ruang yang sangat terbatas ini." Ungkap Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang dalam webinar yang diselenggarakan Policy Space, Sabtu (2/10/2021)

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan Abdul bahwa pada ruang yang ada, terdapat kawasan-kawasan rawan bencana, resapan air, satwa yang dilindung, flora dan fauna, dan-lain-lain. Sementara itu di ruang yang terbatas ini, kehidupan manusia memerlukan aktifitas sosal juga ekonomi. Hanya 1/4 wilayah Indonesia yang merupakan daratan, dari wilayah daratan tersebut, hanya sebagian yg bisa dikelola.

"Saat penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja di badan legislatif, disepakati bahwa tata ruang digunakan sebagai single reference. Dalam pembahsan UUCK, ada satu hal yang melatar belakangi penyusunan UU tersebut, yaitu, kemudahan berusaha. Jadi UUCK juga bertujuan untuk memudahkan pengsuaha melakuan aktifitasnya dengan tetap mengenali keterbatasan-keterbatasan ruang yang ada" jelas Abdul.

Abdul mengungkapkan bahwa hal yang ingin diubah melalui UUCK adalah kerumitan dalam proses perizinin. "Setelah izinnya keluur pun banyak terjadi tumpang tindih dil apangan. Masyrakat pun bingung terhdapa proses perizinannya dan dokumen mana yang diacu. Kemudian banyak keterlanjuran terjadi di lapangan karena mungkin ketidak tahuan atau ketidak sabaran bagi para pelaku usaha dalam melakukan keiatan usahanya, termasuk masyarakat dalam melakuak kegiatan sosial dan ekonomi." Hal-hal tersebut turut melatar belakangi terbitnya UUCK dan peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Diharapkan dengan adanya landasarn hukum ini kemudahan dalam proses perzinan dapat terwujud. "Dijamin izin usahan yang keluar tidak tumpang tindih dengan izin-izin usaha lain. Pemanfaatan ruang yang selama ini tumpang tindih dilapangan perlu dirapikan. Salah satu upaya merapikan tersebut adalah dengan didafatarkan dengan single refrence," Sambung Abdul.

Sesuai dengan amanat dari UUCK dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, untuk semua pemanfaatan ruang harus melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Para pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan berusahnya apabila telah mendapatkan konfirmasi KKPR disistem Online Single Submission (OSS). Konfirmasi KKPR akan otomatis terbit apabila daerah tersebut sudah memiliir Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun saat ini, masih banyak daerah yang belum memiliki RDTR yang memenuhi kualifikasi sistem OSS. "Disadari masih banyak daerah yg belum mempunyai RDTR. Sehingga bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan berusaha did aerah yang belum emmiliki RDTR, dibukalah mekanisme Persetujuan KKPR yang penerbitannya berdasarkan penilaian dari seluruh rencana tata ruang yang ada." Tutur Abdul.

Webinar Policy Talks II ini diselenggarakan oleh Policy Space dengan tujuan untuk memperkenalkan kebijakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan lingkungan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha yang berkelanjutan. Policya Space merupakan sebuah platform yang menyediakan informasi edukasi dan koneksi yang berkaitan dengan kebijakan kebijakan kemudahan Berusaha.


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita