DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

13 Oktober 2021

SUSUN RDTR KABUPATEN BATU BARA, DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG GELAR KONSULTASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kegiatan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submissions (OSS) Tahun 2021, dengan total RDTR yaitu 75 paket kegiatan. Salah satu diantaranya adalah RDTR OSS di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, pada Kamis (07/10/21) telah menyelenggarakan Konsultasi Publik 1(satu) secara luring dan daring dengan tetap mengikuti protocol kesehatan Covid-19. Tujuan dilaksanakan Konsultasi Publik ini adalah menjaring masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Masyarakat untuk menyepakati Konsep Tujuan, Struktur Ruang, dan Pola Ruang RDTR Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada wilayah perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi yang merupakan wilayah perencanaan RDTR di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Dwi Hariyawan, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan merangkap Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional dalam sambutannya menyampaikan, “Terdapat 17 lokasi RDTR OSS yang disupervisi oleh Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Penyusunan RDTR OSS perlu percepatan hingga tersusun Ranperkada RDTR maupun dokumen KLHSnya.”

Pada kesempatan yang sama, Joihot Rizal selaku Tim Penyusun RDTR OSS Kabupaten Batu Bara, dalam paparannya menyampaikan terkait tinjauan kebijakan, profil Kawasan RDTR Tanjung Tiram dan Talawi, tahapan analisis, isu-isu strategis serta konsep struktur ruang dan pola ruang. “Konsep Rencana Struktur dan Pola Ruang telah mengakomodir potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Perencanaan”, terangnya.

Konsultasi Publik berlangsung secara kondusif dengan peran aktif peserta rapat dalam memberikan masukan. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, Sontian Siahaan mengungkapkan, “Perlu memperhatikan integrasi kebijakan RDTR dengan RTRW Kabupaten Batu Bara serta mengakomodiir beberapa SK terkait Lahan Baku Sawah sebagai salah satu muatan strategis dalam penyusunan RDTR.” Selain itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata turut memberikan masukan untuk menambah informasi dan data termutakhir.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita