DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

20 Oktober 2021

GAMBARAN DAN TANTANGAN PROFESI PENATAAN RUANG DI INDONESIA

“Kita tahu bahwa ruang ini terbatas maka kita harus mengatur ruang-ruang yang ada agar dapat hidup dengan nyaman dan berdampingan. Maka dibutuhkan peran keilmuan seperti geografi ini dalam aspek pelaksanaan penataan ruang, yaitu di perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,” ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki saat menjadi keynote speaker dalam acara webinar “Peran Ilmu Geografi dalam Penataan Ruang di Indonesia, Senin (18/10).

Dalam perencanaan tata ruang, Kamarzuki mengatakan, hasil akhir yang dituju adalah sebuah dokumen rencana tata ruang yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak dan user friendly.

Oleh sebab itu, terobosan dilakukan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang darat dan perairan sehingga tercapai one spatial planning policy, percepatan dan kepastian proses dan prosedur penetapan rencana tata ruang, dan perbaikan kualitas database rencana tata ruang terutama RDTR.

“Penyediaan Informasi Geospasial yang up to date dan berkualitas serta mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan tentunya akan membantu menghasilkan peta rencana yang lebih baik” tambahnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, KKPR menjadi single reference dalam pemanfaatan ruang dan penerbitan hak atas tanah, terjaminnya kepastian waktu penerbitan Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR, serta penerbitan KKPR yang tersistem melalui OSS-RBA.

Agar implementasi rencana tata ruang dapat menjawab berbagai tantangan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan KKPR, tersedianya analisa modelling secara spasial tentu menjadi terobosan yang ditunggu. Dalam bentuk yang lebih advance, analisis ini diharapkan dapat tersedia secara real time sehingga implementasi rencana tata ruang dapat semakin baik.

“Geograf diharapkan dapat berkontribusi memberikan masukan penajaman algoritma analisis tata ruang khususnya dalam pengembangan Real Time Tata Ruang yang sedang Direktorat Jenderal Tata Ruang kerjakan” ucap Kamarzuki.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia Muhammad Dimyati mengungkapkan, dibutuhkan pendekatan yang tidak boleh merusak ruang, dan tetap harus menjunjung ilmiah serta etika kehidupan.

“Saat kita membuat rencana tata ruang, kita harus memperhatikan aspek-aspek kewilayahan. Jangan sampai kita menetapkan pola pemanfaatan ruangnya tanpa memperhatikan masyarakat sekitar. Bagaimana membangun di suatu wilayah tertentu tanpa terjadi kerusakan yg massif, memperhitungkan strategisnya wilayah tersebut dan infrastruktur keterjangkauan akses masyarakat kepada wilayah tersebut” jelasnya.

Dimyati menuturkan, semakin banyak perencana wilayah yang berasal dari geografi, maka ia berharap jurusan geografi dan planologi untuk dapat bersinergi terhadap penataan ruang di Indonesia.

“Semakin banyak kita bersinergi saya yakin akan semakin meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan kualitas implementasi law enforecement terhadap rencana tata ruang yg disusun oleh kita bersama” tutupnya.


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita