DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

25 Oktober 2021

PERCEPAT PENYUSUNAN RDTR OSS, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KONSULTASI PUBLIK

akarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Konsultasi Publik Ke-1 dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Martapura, Kabupaten Banjar pada Rabu, (13/10). Acara tersebut diselenggarakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yang diselenggarakan melalui pertemuan secara daring dan luring.

Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Banjar, Saidi Mansyur menyampaikan fenomena urbanisasi yang terjadi setiap tahun berpotensi meningkatkan perkembangan Kawasan Perkotaan Martapura di Kabupaten Banjar.

“Melalui Konsultansi Publik ini diharapkan masukan dan usulan dari pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan kawasan yang berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banjar akan berkomitmen untuk melanjutkan hasil RDTR Kawasan Perkotaan Martapura hingga menjadi kebijakan pembangunan berupa penetapan Peraturan Bupati” ujar Saidi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Eko Budi Kurniawan mengungkapkan, melalui UU Cipta Kerja, PP Nomor 21 tahun 2021 dan Permen ATR/BTN No.11, 13,14 tahun 2021 terkait peran RDTR yang semakin penting dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

“RDTR sebagai acuan untuk kesesuaian tata ruang untuk berusaha di daerah menjadi instrumen penting dalam perizinan investasi. Kawasan Perkotaan Martapura sebagai wilayah yang memiliki investasi tinggi sehingga perlu mempercepat penyusunan dan penetapan RDTR dalam rangka OSS” tambahnya.

Adapun hasil pembahasan dalam konsultasi publik ini berupa tujuan penataan wilayah, pembagian sub wilayah perencanaan, konsep rencana struktur ruang dan pola ruang serta isu pembangunan strategis dan prioritas.

Untuk mengakomodir masukan dan saran penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Martapura dari masyarakat, maka dibuka layanan Konsultasi Publik Online oleh Kementerian ATR/BPN.

Acara Konsultasi Publik dilaksanakan secara luring dihadiri oleh pihak terkait dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Organisasi Perangkat Daerah, Tokoh masyarakat dan agama seperti NU, Muhammadyah dan MUI Kabupaten Banjar, kelompok tani dan nelayan masyarakat.

Sedangkan secara daring diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan.


Sumber : Dit. Bina Wilayah II

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita