DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

12 November 2021

PELAKU USAHA WAJIB URUS KKPR SEBAGAI PERIJINAN DASAR 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Daerah pada Kamis (11/11) lalu di Kota Banda Aceh.

Membuka acara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Akhyar Tarfi mengatakan, “KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu dimiliki sebelum pelaku usaha melanjutkan proses perizinan berusaha. Dengan adanya UUCK telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha melalui penyederhanaan persyaratan.”

Akhyar menambahkan bahwa pelaksanaan KKPR melibatkan beberapa instansi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, dan Kementerian ATR/BPN dengan kewenangan masing-masing.

“Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi agar tercapainya pelayanan yang prima dan harus terus dibangun serta ditingkatkan dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang di Aceh,” tambahnya.

Lebih lanjut Akhyar mengungkapkan harapannya dengan dilaksanakan kegiatan bimtek penguatan KKPR pada kali ini dapat memberikan pengetahuan serta meningkatkan skill kepada peserta selaku pelaksana di daerahnya masing-masing. Sehingga seluruh kendala dalam penerbitan KKPR yang di mohon oleh pelaku usaha dapat diselesaikan dan perizinannya dapat segera di terbitkan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki memberikan arahan. Dalam arahannya Kamarzuki mengatakan, “Setiap daerah segera membentuk Forum Penataan Ruang, jika suatu daerah belum ada Forum Penataan Ruang dikhawatirkan penerbitan izin KKPR nanti jadi tidak sempurna secara administrasi.”

Acara dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Sistem Online Single Submissio Risk Based Approach (OSS – RBA) yang disampaikan oleh Yoga Adhi Pratama, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi/BKPM.

Yoga mengatakan, “Dengan diselenggarakannya Bimtek ini di harapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam kapasitas, pemahaman, dan persepsi bersama dalam rangka peningkatan layanan KKPR di sistem OSS-RBA ini.”

Adapun tindak lanjut dari Bimtek ini adalah masukan dari validator akan menjadi bahan perbaikan penyempurnaan sistem. Validator pun dapat berkoordinasi langsung dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ATR/BPN apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan validasi data.


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita