DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

14 November 2021

PROVINSI SULAWESI SELATAN JADI ROLE MODEL INTEGRASIKAN PERDA RZWP3K DENGAN PERDA RTRW PROVINSI

Jakarta,- “UUCK mengamanahkan agar segera mengintegrasikan RZWP3K dengan RTRW Provinsi. Dengan demikian, rapat ini bisa jadi rapat yang pertama yang mengimplementasikan hal tersebut,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamazuki saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terbatas RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2041 di Jakarta, Jumat (12/11).

Catatan lain selain pengintegrasian, lanjut Kamarzuki, yaitu tentang batas daerah. “Batas Sulawesi Selatan baik dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah sudah aman dan tidak ada masalah namun dengan Sulawesi Tenggara, masih diperlukannya konfirmasi terkait status Pulau Kakabia” tambahnya.

Perlu diketahui, Pulau Kakabia yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan atau Pulau Kawi-Kawia di Sulawesi Tenggara masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut terkait status pulau tersebut.

Pada aspek pertanian, Plt. Dirjen Tata Ruang ini berpesan agar para Bupati dan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang atau akan melakukan revisi RTRW Kabupaten/Kota, dapat menyeleraskan angka peruntukan lahan pertanian agar sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Provinsi.

“Agar kami dapat kawal peraturan ini selaras dengan peraturan kabupaten/kota” tuturnya.

Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang turut hadir secara langsung mengatakan bahwa dengan adanya RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah sinkron dengan RZWP3K, akan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

“Tidak hanya pembangunan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan namun juga mempercepat program-program strategis nasional” ucap Andi.

Isu strategis yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terbatas salah satunya adalah letak geografis Provinsi Sulawesi selatan yang strategis sebagai penyangga produsen dalam memasok kebutuhan IKN.

“Kami sudah berbicara dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Provinsi Sulawesi Selatan sudah disetujui sebagai pemasok kebutuhan IKN sehingga dapat memberikan multiplier effect terhadap sumber pertumbuhan ekonomi baru”.

Isu strategis lainnya yaitu pembangunan sistem jaringan transportasi baru yang menghubungkan antar kawasan pertumbuhan ekonomi dan daerah terisolasi akan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Di sisi lain, Andi mengapreasiasi atas difasilitasinya Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama Kementerian/Lembaga dikarenakan beberapa proyek strategis nasional maupun yang beririsan dengan proyek strategis provinsi beberapa diantaranya masih suspension karena masih menunggu Perda RTRWP ditetapkan.

“Selain mendorong percepatan pembangunan dan investasi, kami ingin mengontrol pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kaidah lingkungan sehingga dapat meminimalisir bencana dan banjir” ungkapnya.

Pada konfirmasi muatan teknis yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah, Eko Budi Kurniawan, Pulau Kakabia menjadi salah satu permasalahan yang paling mengemuka.

Sugiarto selaku Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendari Nomor 45 Tahun 2011 tentang wilayah administrasi Pulau Kakabia dimana pada Pasal 2 termuat Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi 6º54’’7’ Lintang Selatan (LS) dan 122º13’’11’ Bujur Timur (BT).

Lebih lanjut dalam Pasal 3 dinyatakan, Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangannya, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dimana pada lampiran UU tersebut tercantum Pulau Kawi-Kawia yang ditengarai sama dengan Pulau Kakabia.

“Setelah dikaji oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan koordinat pada lampiran UU Nomor 16/2014 yang dinyatakan sebagai Pulau Kawi-Kawia, tidak ditemukan fisik berupa pulau (daratan).”

Sehingga, menurut Sugiarto, daratan yang termuat pada Permendagri Nomor 45/2011 dan yang terdapat di lampiran Undang Undang Nomor 16/2014 adalah dua objek yang berbeda.

“Hal ini sudah melalui kajian oleh teman-teman BIG yang memang secara substansi dan keilmuan menguasai hal tersebut. Dengan demikian, kami dari Kemendagri masih menjadikan Permendagri Nomor 45/2011 sebagai dasar penetapan Wilayah Administrasi Pulau Kakabia” tutup Sugiarto.


Sumber : Dit. Bina Wilayah II

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita