DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

17 November 2021

SEMUA PROSES PERIZINAN BERAWAL DARI KKPR

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Anambas Tahun 2021 – 2041, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo Tahun 2021 – 2041, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2021 – 2041, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2021 – 2041, pada Senin (15/11) lalu.

Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki membuka acara dengan mengatakan, “Di UUCK semua proses perizinan diawali dengan KKPR, jadi kedepannya tidak ada lagi peraturan-peraturan tambahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan hanya produk tata ruang saja yang berlaku sebagai landasan perizinan atau single reference.”

Lebih lanjut Kamarzuki menambahkan bahwa bagi daerah yang sudah memiliki RDTR semua proses perizinan yang dimohon akan terbit secara otomatis dengan sistem OSS.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menjelaskan bahwa RTRW Kepulauan Anambas sudah tidak sinkron dan tidak sesuai lagi dengan keadaan serta kondisi wilayah Kepulauan Anambas. “Dalam melaksanakan pembangunan dan juga mengelola kawasan Kepulauan Anambas agar tidak tumpang tindih dan menyalahi aturan serta kewenangan kami perlu melakukan revisi RTRW,” jelasnya.

Abdul juga mengungkapkan harapannya dengan terlaksananya rapat koodinasi lintas sektor ini menjadi harapan bagi Kepulauan Anambas kedepannya agar pihaknya dapat membangun dan menata Kepulauan Anambas dengan baik dan sesuai dengan peruntukan yang tertuang didalam dokumen RTRW.

Bupati Kabupaten Karo, Cory Sriwaty Sebayang mengatakan, “Tujuan dari penataan ruang di Kabupaten Karo adalah mewujudkan Kabutapen Karo yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata, dan mitigasi bencana.”

Cory juga menambahkan bahwa salah satu muatan strategis dalam Ranperda RTRW Kabupaten Karo adalah mitigasi bencana dengan mempertimbangkan dan menetapkan tempat evakuasi bencana yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Karo.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengungkapkan, “Fungsi utama dari Kawasan Perkotaan Sragen adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagang, dan jasa yang didominasi skala pelayanan kabupaten serta pemukiman.”

Lebih lanjut Yuni menjelaskan rencana strategis yang tertuang dan termuat dalam rancangan peraturan bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen meliputi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan pemukiman yang nyaman dan berkelanjutan, dan pembangunan sistem jaringan transportasi.

Paparan terakhir disampaikan oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian. Agus mengatakan, “Ketika RTRW telah selesai disusun dan dilanjutkan dengan penyusunan RDTR ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan begitu investasi akan mudah masuk di Kabupaten Purworejo.”

Lebih lanjut Agus Bastian menambahkan bahwa dengan selesai dan ditetapkan RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo, maka pihaknya akan menjadi lebih mudah dalam memberikan perizinan.

Rapat koordinasi lintas sektor dilaksanakan secara daring dan luring dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait.


Sumber : Dit. Bina Wilayah i

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita