DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19 November 2021

KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PENERBITAN KKPR SECARA AKUNTABEL

akarta,- Dalam rangka menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang KKPR dan SPPR, sekaligus sebagai bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS), Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Layanan KKPR khusus wilayah Pulau Kalimantan di Jakarta, Senin (15/11).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi menjelaskan bahwa sejak dilaunchingnya sistem OSS RBA oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021 yang lalu, para pelaku usaha yang akan mengajukan perijinan berusaha perlu memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) yang diharapkan dapat menjadi platform layanan perizinan yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis resiko untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Berdasarkan data permohonan KKPR pada sistem OSS-RBA status tanggal 12 November 2021, masih cukup banyak OPD tata ruang yang belum melakukan validasi persyaratan kelengkapan permohonan KKPR di daerahnya melalui GISTARU.

"Untuk itu, perlu diadakan kegiatan Bimbingan Teknis guna menyebarluaskan pemahaman terkait proses bisnis perizinan berusaha dan membahas tahap-tahap di dalamnya khususnya perihal validasi persyaratan kelengkapan permohonan KKPR”, ujar Sufrijadi.

Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi/BKPM Noor Fuad Fitrianto yang hadir sebagai Narasumber menegaskan, bahwa setelah dilaunchinganya OSS-RBA oleh Bapak Presiden pelaksanaan perizinan berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS-RBA.
Kementerian Investasi/BKPM telah memberikan hak akses sesuai dengan kewenangannya kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu DPMPTSP.

Untuk selanjutnya, pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan kepada OPD sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

“Dalam hal PKKPR yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan. Usulan pembatalan dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, Pemda melalui OSS-Kemeninves/BKPM, ujar Noor Fuad


Melalui acara ini, diharapkan peserta dapat memahami muatan yang disampaikan di dalamnya sehingga terwujud kesamaan persepsi dan kesetaraan standar pelayanan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Perbaikan serta pengembangan sistem KKPR OSS RBA terus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan good governance tetap terjaga.

Acara Bimbingan Teknis yang dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Marthalina Indhawati dihadiri Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sesi Desk Asistensi Validasi Data Permohonan KKPR dilakukan secara intensif antara validator dan fasilitator guna mencapai kesepahaman yang sama dalam proses penggunaan layanan KKPR.


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita