DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

24 November 2021

BIMBINGAN TEKNIS KKPR PERCEPAT PERIZINAN USAHA DAN INVESTASI DI DAERAH

Yogyakarta,- Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang saat ini memberikan bantuan bimbingan teknis kepada 75 kabupaten dan kota dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang berfokus pada optimalisasi pelaksanaan validasi dalam proses bisnis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada sistem OSS, Senin (22/11).

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan dan dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II Sri Damar Agustina, dengan undangan peserta dari Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Tengah, Provinsi dan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Timur, serta Provinsi dan Kab/Kota di Bali.

“Ini adalah sistem baru, kita tidak bisa mengharapkan langsung 100% sempurna tanpa adanya masukan dari Bapak/Ibu. Masukan ini dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan sistem agar lebih baik. Tugas kita menyempurnakan sistem ini bersama-sama,” ungkap Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Sufrijadi dalam arahan yang diberikan pada acara ini. Ia menambahkan bimbingan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat perizinan berusaha dan investasi di daerah.

Pelaksanaan perizinan berusahan pada sistem OSS dapat dilakukan dengan menggunakan hak akses. Hak akses diberikan kepada pelaku usaha, lembaga OSS, Kementerian/Lembaga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM, Noor Fuad Fitrianto mengatakan pentingnya hak akses turunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dalam pelaksanaan KKPR darat, mohon DPMPTSP segera memberikan hak akses turunan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan tata ruang di daerah. Ini penting untuk OPD tata ruang dalam pelaksanaan tugas validasi dan verifikasi hingga nantinya menginput terkait dengan hasil persetujuan KKPR ke dalam sistem,” jelas Fuad.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan mengenai Tata Cara Validasi Data Permohonan KKPR di daerah yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi Direktorat Jenderal Tata Ruang, Muhammad Arsyad dan kemudian dibuka sesi diskusi untuk seluruh peserta. Pada akhir kegiatan dibuka sesi desk teknis validasi kelengkapan data permohonan KKPR, di mana peserta daerah dibagi ke dalam 3 kelompok desk.


Sumber : Dit. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita