DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

25 November 2021

KEMENTERIAN ATR/BPN HIMBAU PEMERINTAH DAERAH SEGERA BENTUK FORUM PENATAAN RUANG

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Tenggarong, Rencana Peraturan Bupati Toraja Utara tentang RDTR Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan sekitarnya, Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang RDTR Kawasan Tanjung Boleng, dan Rancangan Peraturan Bupati Boven Digoel tentang RDTR Perkotaan Tanah Merah (22/11/2021).

Membuka acara tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki menyampaikan bahwa setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja, penetapan RDTR dapat dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah. "Namun tentunya saya meyakini pembahasan dalam penyusunan RDTR ini juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat", ungkap Abdul.

Abdul juga menjelaskan bahwa setelah RDTR rampung, RDTR akan masuk ke sistem Online Single Submission (OSS). Dengan ini, setiap ada pengajuan perizinan, perizinan dapat otomatis terbit tanpa melalui penilaian. Hal tersebut membuat kualitas RDTR harus terjaga karena kualitas RDTR itu yang menentukan arah pembangunan di kawasan tersebut.

"Undang-undang Cipta Kerja mengamanatkan semua perizinan berusaha harus melaui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang penilainnya melalui forum. Kalau tidak ada forum tata ruang maka akan terjadi cacat adminsitrasi. Nantinya semua kebijakan para Kepala Daerah akan masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, adanya forum ini dapat mencegah terjadinya permasalah bagi pelaku usaha atau masyarakat di masa depan, sehingga mohon kepada Kepala Daerah untuk segera membentuk Forum Penataan Ruang", ungkap Abdul.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartenegara. Dalam paparannya, Edi menjelaskan bahwa secara eksisting, zonasi-zonasi Kota Tenggarong sudah tertata oleh para pendahulum namun belum didokumentasikan dalam bentuk RDTR. "Kota Tenggarong secara eksisting, zonasi-zonasinya, sudah tertata. Walaupun pada era dahulu belum ada Rencana Detail Tata Ruangnya, namun para pendahulu sudah memikirkan penataan kota ini meski belum ada dokumen-dokumennya", ungkapnya.

Edi juga menyampaikan tujuan penataan ruang wilayah perkotaan Tenggarong, yaitu, mewujudkan Perkotaan Tenggarong sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata regional yang maju, mandiri, yang didukung penyediaan prasarana sarana pelayanan yang memadai dan mendukung pelestarian lingkungan, nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat.

Pada kesempatan yang sama, turut hadir Frederik Victor Palimbong, Wakil Bupati Toraja Utara. Frederik menyampaikan bahwa selama ini tema wisata di Toraja yang identik dengan wisata upacara kematian akan mempunyai daya tarik baru, yaitu wisata alam. "Akan terjadi perubahan tema wisata di Toraja yang dari wisata sedih , dikenal dengan acara pemakaman secara adat, dan juga daya tarik wisata kuburan, dengan menambahkan daya tarik wisata baru. Yaitu, wisata alam, agrowisata, dan sport toursm," ujarnya.

Paparan dilanjutkan oleh Edistasius Endi , Bupati Manggarai Barat. Edistasius menyampaikan tiga kebijakan strategis nasional pada Kawasan RDTR Tanjung Boleng, yaitu, pertama, jalan kolektor primer (Lintas Utara). Kedua, pelabuhan pengumpul, pelabuhan penyeberangan dan terminal umum. Ketiga, pembangkitan tenaga listrik (PLTMG). "Terdapat beberpa Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan pelabuhan multipropose. Jadi ini salah satu pelabuhan yang ada di NTT yang dalam estimasi 5 tahun ke depan akan menjadi pelabuhan untuk mengekspor seluruh hasil pertanian yang beraasl dari Pulau Flores secara khusus, NTT secara umum", kata Edistasius.

Paparan terakhir disampaikan oleh Hengky Yaluwo, Bupati Boven Digoel. "Tanah merah diatur sebagai Kawasan Strategis Nasional yang mengemban fungsi sebagai beranda depan negara di tapal batas timur negara Republik Indonesia. Tanah Merah juga merupakan salah satu pusat percepatan pertumbuhan ekonomi kawsan di wilayah Papua bagian selatan", ujarnya. Disampaikan juga oleh Hengky bahwa tujuan penataan ruang RDTR Perkotaan Tanah Merah adalah mewujudkan kawasan perkotaan Tanah Merah yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan, sebagai kota warisan sejarah dan pusat pertumbuhan ekonomi serta pertahanan Negara.


Sumber : Dit. Bina Wilayah I

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita