DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

30 November 2021

DUKUNG PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA TEBING TINGGI

Tebing Tinggi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang berupaya meningkatkan investasi di daerah melalui pemberian bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kepada pemerintah kabupaten/kota. Salah satu lokasi terpilihnya yaitu Kota Tebing Tinggi yang memiliki lokasi strategis sebagai kota transit pada jalur trans Sumatera dan didukung oleh beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagai pelaksana teknis, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menyelenggarakan Konsultasi Publik kedua Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Tebing Tinggi pada Rabu, (24/11) pekan lalu. Acara tersebut diselenggarakan secara daring dan luring serta dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara, perwakilan OPD Kota Tebing Tinggi, perwakilan OPD Kabupateng Serdang Bedagai sebagai wilayah yang berbatasan, perwakilan Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian ATR/BPN, dan perwakilan masyarakat.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan sekaligus Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Dwi Hariyawan mengharapkan peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan RDTR ini.

“Adanya RDTR dapat mendukung pertumbuhan investasi suatu wilayah. Oleh karena itu, diharapkan masukan yang lebih banyak dari daerah agar mengakomodasi kepentingan banyak pihak,” ungkap Dwi.

Adapun PSN yang perlu diakomodasi dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Tebing Tinggi antara lain pembangunan ruas jalan tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar dan peningkatan jalur kereta api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung.

Dalam sambutan yang disampaikan secara luring, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebing Tinggi, Gul Bakhri Siregar mengungkapkan bahwa penyusunan RDTR ini harus sejalan dengan dokumen perencanaan daerah.

“RDTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi hendaknya sinkron dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, khususnya terkait program yang belum terealisasi”’ ujar Gul Bakhri.

Sebagaimana fokus pembahasan pada Konsultasi Publik ini yaitu penyepakatan muatan indikasi program dan peraturan zonasi, setiap perwakilan OPD dan perwakilan masyarakat melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam RDTR ini.

Adapun hal penting yang dibahas dan disepakati dalam Konsultasi Publik ini antara lain terkait akomodasi PSN dan perencanaan sarana prasarana pendukung, peran Kota Tebing Tinggi dalam konstelasi wilayah untuk mendukung kawasan strategis lainnya, prioritasisasi pengembangan kawasan investasi, penggunaan KBLI digit 5 untuk zona yang berpotensial sebagai kawasan investasi dan digit 3 untuk zona lainnya, luas kavling minimal seluas 70 m2 untuk zona perumahan, strategi pemenuhan RTH publik, serta pengaturan pada kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Tebing Tinggi ini nantinya akan ditetapkan sebagai Peraturan Walikota dan diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang lebih luas, Kementerian ATR/BPN telah menyediakan dan membuka layanan Konsultasi Publik Online untuk menampung masukan dan saran bagi substansi penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Tebing Tinggi.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional (Corry Agustina)

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita