DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

30 November 2021

KOLABORASI ANTAR SEKTOR UNTUK WUJUDKAN PERIZINAN BERUSAHA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Palembang,- “Melalui kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan peserta dapat memahami muatan yang disampaikan di dalamnya sehingga terwujud kesamaan persepsi dan kesetaraan standar pelayanan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” ujar Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Daerah, Sufrijadi saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Daerah, Palembang (25/11) silam.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan peserta yaitu para validator dari enam perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi tata ruang diantaranya Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Papua.

Sufrijadi menambahkan, perbandingan izin lokasi dengan KKPR yaitu saat ini KKPR sebagai single reference yang menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang dan penerbitan Hak Atas Tanah. Konfirmasi KKPR diterbitkan dalam waktu 1 hari sedangkan Persetujuan KKPR diterbitkan dalam 20 hari online melalui OSS-RBA.

“Kita bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM terus menyempurnakan sistem ini karena namanya sistem dan baru, semua masih berproses tetapi kami yakin dengan berbagai penyempurnaan, sistem ini akan semakin baik ke depan,” tambahnya.

Kasi Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Investasi/BKPM, Nesia Artdiyasa yang turut hadir secara daring menjelaskan, pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan. Untuk pelaksanaan KKPR Darat, agar DPMPTSP segera memberikan hak akses turunan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan tata ruang di daerah.

“Kepala DPMPTSP Prov/Kab/Kota agar segera berikan hak akses turunan kepada Kepala OPD Tata Ruang, dan assign untuk perizinan dasar “PKKPR Darat” melalui OSS,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menghimbau agar Pemerintah Daerah dapat segera membuat RDTR. “Bayangkan kalau daerah Bapak/Ibu sudah mempunyai RDTR maka KKPR akan langsung diterbitkan melalui sistem, tanpa ada campur tangan OPD lagi untuk melakukan kajian”.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Pelopor menyoroti tentang ketersediaan informasi yang cukup bagi para investor tentang alur KKPR ini.

“Dari ratusan permohonan yang masuk di Kota Palembang, yang baru membayar PNBP baru belasan. Saya khawatir dari ratusan ini, mereka tidak tahu harus ada proses next-nya bahwa ada proses pembayaran PNBP. Informasi-informasi yang kurang ini menyebabkan terhambatnya kegiatan investasi hanya karna ketidaktahuan dari pihak yang membutuhkan layanan. Ini menjadi PR kita untuk pecahkan persoalan ini,” ungkap Pelopor.

Ia menggarisbawahi bahwa pada masa sekarang adalah masa kolaborasi sehingga percepatan dapat dilakukan ketika antar dinas terkait tidak lagi terbentur pada sekat birokrasi.

“Kalau ada kebutuhan data dalam rangka penataan ruang, tidak usah segan segan silahkan datang langsung ke Kanwil atau Kantah BPN. Tujuan kita sama, agar proses penataan dan pemanfaatan ruang yang ada di kab/kota dapat segera terwujud. Kita juga bersama-sama bahu membahu memfasilitasi agar investasi dapat berjalan lancar dan tidak ada permasalahan kedepannya,” tutup Kakanwil BPN tersebut.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dimoderatori oleh Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Indira Proboratri Warpani dengan sesi desk yang digelar besama para validator, dipimpin oleh Ketua Pokja Data dan Informasi Direktorat Jenderal Tata Ruang, Muhammad Arsyad.


Sumber : Dit. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita