DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1 Desember 2021

SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Yogyakarta,- Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Konfirmasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Jawa Bagian Timur-Bali pada Senin-Rabu (22-24/11) di Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan luring dengan menghadirkan UPT Kementerian/Lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali.

Membuka acara, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Sufrijadi dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) menjadi hal yang sangat penting kedudukannnya dalam rangka memberikan masukan bagi rencana pembangunan serta pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.

“Sinergi sangat diperlukan ke depan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah/kawasan melalui keterpaduan program pemanfaatan ruang,” tambah Sufrijadi.

Pada kesempatan yang sama Koordinator Jawa II-Bali Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi mengungkapkan, sinkronisasi antara dokumen RTR dan Rencana Pembangunan inilah yang menjadi fokus dari 7 agenda pembangunan yang wajib didukung.

“Hal ini dilakukan dengan penguatan sumber daya manusia, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur, dengan prasyarat kondisi polhuk-hankam yang kondusif serta perlu memperhatikan lingkungan hidup dan kerentanan bencana karena Jawa Bali merupakan kawasan yang dilalui oleh ring of fire, tsunami dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Jayadi menambahkan bahwa terdapat 4 (empat) hal terkait arah kebijakan pembangunan Pulau Jawa Bali yaitu, memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global, pengembangan destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan MICE, meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah untuk mendukung iklim investasi, dan kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung SDA dan lingkungan.

Kepala Bidang Penataan Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia memberikan paparan terkait percepatan infrastruktur dan pembangunan wilayah berdasarkan Perpres PSN dan Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Bagian Timur-Bali.

“Berdasarkan Perpres 109/2020, perubahan-perubahan dapat ditetapkan melalui Permenko melalui Persetujuan Presiden, sehingga ditetapkan Permenko 7/2021 yang merubah lampiran berupa daftar PSN terbaru, diantaranya penambahan 7 proyek, termasuk 2 proyek di Jawa Bagian Timur-Bali yaitu Pembangunan Tol Gilimanuk-Negara-Perkutat-Mengli dan Pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritim Tourism Hub,” tutur Marcia.

Dalam paparannya, Marcia juga menjelaskan perlu ditinjaunya sinkronisasi PSN dengan RTR pada saat revisi karena terdapat ketidaksinkronan yang disebabkan RTR lebih dahulu ditetapkan dibandingkan PSN.

Selanjutnya, dalam FGD ini dilakukan sesi Diskusi Desk yang terbagi dalam empat Desk, terdiri dari Desk 1 BPJN Provinsi Jawa Timur-Bali dan Jawa Tengah-DIY; Desk 2 BPPW Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali; Desk 3 BBWS; dan Desk 4 BPTD Provinsi Bali dan NTB, Jawa Timur, serta Jawa Tengah dan DIY.


Sumber : Dit. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita