DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 Desember 2021

SEMPURNAKAN MUATAN SUBSTANSI RDTR WP KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KONSULTASI PUBLIK

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang mendukung upaya peningkatan investasi di daerah dengan melaksanakan bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota terpilih. Adapun salah satu lokasi tersebut adalah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

Melanjutkan kegiatan kompilasi data dan delineasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional sebagai pelaksana teknis menyelenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi di Kabupaten Batu Bara pada hari Rabu (24/11) di hotel Grand Malaka Tanjung Tiram.

Acara ini difokuskan untuk menyepakati peraturan zonasi dan indikasi program pada RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi, dan setiap perwakilan OPD dan perwakilan masyarakat yang hadir melakukan konfirmasi atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam RDTR WP Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi.

Chriesty E Lengkong selaku Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategs Nasional IV menyampaikan bahwa kegiatan penyusunan RDTR ini merupakan amanat dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“RDTR ini menjadi payung hukum bagi perencanaan pembangunan kedepan sehingga penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengetahuinya” ungkap Chriesty.

Sahala Nainggolan selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam sambutannya mengharapkan seluruh OPD dan Camat yang hadir pada konsultasi publik ini dapat aktif memberikan masukan sehingga dapat dihasilkan keluaran RDTR yang baik.

“Rencana yang disusun di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi agar disesuaikan dengan budaya dan sosiologi daerah kabupaten Batu Bara,” tutur Sahala.

Poin-poin yang disepakati dalam konsultasi publik ini antara lain kesepakatan luasan kavling minimal untuk rumah kepadatan tinggi, rumah kepadatan sedang dan rumah kepadatan rendah, serta pemberlakuan ketentuan khusus pada kawasan sempadan sungai.

Pada pembahasan ini juga ditekankan bahwa pentingnya memperhatikan status kepemilikan lahan pada penetapan ruang untuk menghindari adanya konflik pada saat implementasi rencana tata ruangnya. Dokumen RDTR yang telah dibahas dan disepakati ini nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati yang diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Untuk penyempurnaan muatan substansi RDTR WP Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi, seluruh peserta dan masyarakat umum dapat memberikan masukan, tanggapan dan saran secara online melalui portal Konsultasi Publik Online yang telah disiapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita