DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

7 Desember 2021

SEMANGAT BERSAMA INTEGRASI RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DENGAN LAUT LEPAS DAN RZ KSNT DI 24 PULAU PULAU KECIL TERLUAR (PPKT)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan dalam hal ini RTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas akan diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) pada 24 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tersebar dari Sisi Barat Pulau Sumatera hingga Sisi Selatan Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional melaksanakan kegiatan Rapat Teknis Pembahasan Integrasi RTR KPN dengan Laut Lepas dengan RZ KSNT pada PPKT, Jumat (19/11) silam.


Membuka kegiatan, Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional yang diwakili oleh Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IV Chriesty E. Lengkong menyampaikan, “Pengintegrasian RTR KPN dengan Laut Lepas ini banyak substansi yang diintegrasikan karena ruang lingkup wilayahnya luas dan RZ KSNT yang diintegrasikan sebanyak 24 PPKT.”


Lebih lanjut Chriesty menyatakan optimis karena baik Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu bekerja sama dengan baik dalam pengintegrasian.


Sebagai arahan percepetan integrasi, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Muh. Rasman Manafi menatakan, “Perlunya disepakati template integrasi RZ KSNT PPKT yang akan digunakan sehingga memudahkan dalam proses integrasi dan bisa diterapkan pada PPKT di wilayah lain.”


Rasman menambahkan bahwa pada level perencanaan anggaran dalam penyusunan RTR KPN dengan penyusunan RZ KSNT PPKT juga perlu diselaraskan agar dapat terselesaikan tepat waktu.


Pada kesempatan yang sama pelaksana teknis RZ KSNT PPKT, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto menjelaskan, “RZ KSNT PPKT pada RTR KPN dengan Laut Lepas sudah tersusun 19 dokumen RZ KSNT PPKT dan 5 dokumen lainnya akan diselesaikan pada tahun 2022, sehingga hal ini sudah selaras dengan target penyelesaian RTR KPN dengan Laut Lepas pada Tahun 2021.”


Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto mengungkapkan, “Proses integrasi RTR Darat dan RTR Laut, garis pantai perlu menjadi perhatian dan diharapkan mengikuti yang sudah ditetapkan oleh BIG.”


Denny menambahkan bahwa garis pantai di PPKT tidak bisa diterapkan sesuai ketentuan, karena luasan pulau yang kecil jika diterapkan sempadan pantai minimal 100 meter maka akan mencakup satu pulau penuh di PPKT.


Menuju penataan ruang yang terintegrasi perlu mensinkronkan beberapa aspek yang mampu mensukses proses integrasi, diantaranya sinkronisasi regulasi, perencanaan, kelembagaan, data dan informasi, pemanfaatan dan pengendalian. Beberapa persoalan teknis yang perlu diantisipasi yaitu terkait skala, ruang lingkup perecanaan dan teknis integrasi. Dalam hal ini baik Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian/Lembaga terkait berkomitmen bersama-sama menyelesaikan integrasi tata ruang darat dan laut ini untuk mewujudkan tata ruang darat dan laut yang maju dan berkelanjutan.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita