DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

7 Desember 2021

RENCANA TATA RUANG JADI PEDOMAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Tahun 2021 – 2041, Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2041, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara, Kota Denpasar Tahun 2021 – 2041, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2041, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang Tahun 2021 – 2041 di Jakarta (06/12) lalu.

Membuka acara, Abdul Kamarzuki selaku Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang mengatakan, “Pelaksanaan Undang - Undang Cipta Kerja masih tetap dilanjutkan karena tidak ada satu pasal pun yang dicabut di dalamnya, maka pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang pun tetap dilanjutkan.”

Kamarzuki juga mengingatkan kembali kepada kepala daerah yang hadir dalam rapat lintas sektor kali ini untuk segera membentuk forum penataan ruang pada daerahnya masing-masing.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam paparannya mengatakan, “Kawasan pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua Barat adalah wilayah pemerintahan administrasi provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip perlindungan tutupan hutan dan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk melestarikan keanekaragaman hayati yang terintegrasi di dalam ketentuan khusus meliputi kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.”

Dominggus mengungkapkan bahwa pihaknya dan masyarakat Provinsi Papua Barat sangat berkeinginan agar RTRW Provinsi Papua Barat dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga bisa menjadi pedoman dan kepastian hukum dalam pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan menjelaskan, “Penyusunan RDTR ini tidak lepas dari konsep dasar secara umum yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pangandaran, dimana visi Kabupaten Pangandaran menjadi Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa.”

Lebih lanjut Ujang menambahkan isu strategis dalam penyusunan RDTR Kabupaten Pangandaran terdiri dari persiapan mitigasi bencana tsunami dan melestarikan kondisi alam yaitu pantai, sungai, dan persawahan sebagai potensi utama kegiatan wisata.

Selanjutnya paparan oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Ia menjelaskan, “Konsep RDTR Wilayah Perencanaan Utara adalah Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara dan dengan semangat bergotong royong ini yang menjadikan RDTR wilayah utara Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dengan bersama OPD pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi bali, termasuk masyarakat, dan DRPD untuk berkomitmen mewujudkan RDTR ini.”

I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan harapannya bahwa dengan ditetapkannya Perwali ini dapat menjadi lembaran baru dalam proses implementasi rencana tata ruang, meningkatkan iklim investasi, dan dapat menjadi alat untuk mengendalikan pemanfaaatan ruang di Kota Denpasar.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan mengungkapkan, “Wilayah Perencanaan Ujung Jaya memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal sehingga dibutuhkan suatu RDTR beserta peraturan zonasi dalam mengendalikan kawasan tersebut.”

Erwan mengutarakan harapannya bahwa dengan RDTR Wilayah Perencanaan Ujung Jaya ini dapat segera terwujud agar akses menuju bandara Kertajati mejadi lebih cepat.

Sebagai penutup Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati menjelaskan, “Berdasarkan pertimbangan limitasi kawasan Carita, yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami tinggi, hal ini menjadi tujuan penataan ruang Kawasan Carita serta mewujudkan Kawasan Carita menjadi kota yang berketahanan dan pusat pariwisata berbasis mitigasi bencana.”

Irna menjelaskan bahwa salah satu Kebijakan Nasional yang terdapat di Kawasan Carita adalah sebagai kawasan wisata Pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung, dimana akan berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur sarana dan prasarananya.

Rapat koordinasi lintas sektor ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait. Turut hadir pada acara tersebut Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati dan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Eko Budi Kurniawan.


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita