DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

22 Desember 2021

LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH RDTR DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Legal Drafting Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batu Bara dan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (1/12) silam.

Dwi Hariyawan selaku Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan merangkap Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional menyampaikan saat membuka acara, 3 (tiga) lokasi RDTR PEN yang berada di Provinsi Sumatera ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru khususnya di Bagian Timur Sumatera Utara dan memberikan pengaruh ke daerah sekitarnya.

Kasubdit Pertanahan dan Tata Ruang Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Industri, Sekretariat Kabinet Vito Prihartono menyampaikan bahwa beberapa muatan yang ada di Ranperkada perlu dibuat template drafting sehingga seragam dan memiliki kualitas yang sama.

“Beberapa yang harus diseragamkan yaitu tahun perencanaan selama 20 tahun dimulai dari 2022-2041, serta perumusan peraturan zonasi pada aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, bila sudah dimuat di dalam matrix sebaiknya langsung dirujuk kepada lampiran” ujar Vito.

Narasumber dari akademisi bidang perencanaan wilayah dan kota (PWK) juga narasumber bidang hukum yang hadir memberikan masukan teknokratis penyempurnaan rancangan peraturan kepala daerah RDTR PEN terhadap 3 (lokasi) tersebut yaitu Petrus Natalivan dari Institut Teknologi menjelaskan bahwa inklusifitas dalam rencana detail tata ruang ini perlu juga menjaga nilai-nilai keadilan dalam perecanaan tata ruang.

Lebih lanjut akademisi dari ITB Denny Zulkaidi menambahkan bahwa penyusunan PZ dalam RDTR kota skala kecil yang sedang disusun ini seharusnya tidak disamaratakan dengan RDTR kota yang lebih kompleks

Maret Priyatna, akademisi Univeristas Padjajajran menjelaskan dari sisi kaidah hukum bahwa materi muatan yang semula dapat diatur dalam RDTR yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tidak dapat diatur dalam Perkada khususnya terkait pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batu Bara dan Kota Tebing Tinggi yang bersinergi dalam merumuskan Ranperkada, dengan harapan dapat segera dilegalkan di Tahun 2022.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita