DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 Januari 2022

SINERGI KEMENTERIAN ATR/BPN DAN PEMERINTAH DAERAH PERCEPAT PENYELESAIAN RDTR PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta,- Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menghadiri Rapat Persiapan Evaluasi Substansi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RDTR DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu, (05/01/2022).

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, berharap agar RDTR DKI Jakarta dapat terselesaikan dengan cepat. "RDTR DKI Jakarta diharapkan selesai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum Pak Gubernur berakhir masa jabatannya, yakni bulan Oktober tahun ini. Sehingga kami berharap awal Februari muatan RDTR ini sudah bisa dibawa ke dalam rapat pembahasan lintas sektor,” tutur Heru.

Dalam rapat tersebut, Reny Windyawati selaku Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I memberi penjelasan bahwasanya proses persetujuan substansi memiliki prosedur yang harus diikuti diantaranya dimulai dengan dokumen disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN dan kemudian dilakukan evaluasi dokumen Matek dan Ranperkada RDTR oleh Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, akan diadakan klinik untuk membahas muatan Ranperkada RDTR secara mendetail (dapat diadakan secara offline maupun online), pemeriksaan kelengkapan dokumen, rapat pembahasan lintas sektor, sampai pada penandantanganan surat persetujuan substansi.

"Percepatan penyelesaian RDTR ini membutuhkan tim yang kompak, proaktif, serta kuat. Kuat dalam hal konsep serta kuat dalam hal teknis. Mengingat RDTR akan masuk ke dalam sistem, sehingga perlu dipikirkan secara matang bagaimana konsep dan kebutuhan pembangunan dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem,” ucap Reny.

Selain itu, Reny menggarisbawahi bahwa percepatan penyelesaian RDTR DKI Jakarta harus diimbangi dengan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kelengkapan berkas dokumen persetujuan substansi.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Vera Revina Sari menyampaikan, muatan RDTR harus benar-benar mampu mengakomodir setiap masukan sesuai dengan kebutuhan karena DKI Jakarta merupakan daerah yang pembangunannya sangat dinamis.

“Perlu dicermati secara seksama perbedaan bunyi pasal-pasal umum antara RTRW dan RDTR, seperti pasal mengenai pengendalian, peran masyarakat, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pengendalian Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Gamal Sinurat menyoroti tentang sinkronisasi substansi yang ditetapkan dalam RDTR selaras dengan yang sudah tertuang dalam RTRW, terutama mengenai ruang terbuka hijau.

“Pentingnya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar bersiap untuk menangani dokumen validasi KLHS RDTR DKI Jakarta untuk mempercepat proses persetujuan substansi,” tutur Gamal.

Secara keseluruhan, beberapa isu yang dibahas yakni mengenai timeline penyelesaian RDTR DKI Jakarta, dokumen kelengkapan persetujuan substansi, pemenuhan ruang terbuka hijau, kesiapan dokumen validasi KLHS, dan pengaturan kavling minimal. Adapun catatan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu perlu membuat pemetaan atau justifikasi sisi kekhusunan dari DKI Jakarta, sebagai input tambahan dalam percepatan penyelesaian RDTR ini.


Sumber : Dit. Bina Wilayah I

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita