DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

26 Januari 2022

DITJEN TATA RUANG DORONG PENATAAN KAWASAN HULU PADA JABODETABEKPUNJUR

Bogor,- Dalam mendorong penataan kawasan hulu pada Jabodetabekpunjur, yang menjadi arahan Menteri ATR/Kepala BPN pada hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021, maka diperlukan penataan ruang yang lebih detail di Kawasan hulu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur.

Salah satu kawasan hulu yang menjadi perhatian adalah kaki Gunung Salak. Khususnya pada kawasan Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Caringin yang dianggap memiliki urgensi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat segera menyediakan RDTR untuk mengendalikan ruang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara seimbang.

Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Jumat (21/01) lalu mengadakan tinjauan lapangan yang dilanjutkan dengan rapat pembahasan proges kajian penataan ruang di Kabupaten Bogor. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas rapat pembahasan yang dilakukan pada 6 Januari 2022 lalu. Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki selaku pemimpin rapat ini menjelaskan tujuan dari pertemuan ini adalah dalam rangka menentukan timeline penyusunan RDTR di Kabupaten Bogor ini agar dapat selesai sesuai dengan target.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Yuli Mardiono yang hadir pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa penyusunan peta tematik dilakukan dengan berbasis bidang tanah, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan berkualitas untuk meningkatkan RDTR dan rencana tata ruang yang operasional dan mendukung rencana pembangunan berinvestasi.

Kelengkapan data sangat dibutuhkan untuk dapat segera dilakukan analisis. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Reny Windyawati menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menyiapkan SK tim teknis penyusun RDTR, SK Pokja KLHS, serta SK delineasi dari Bupati.

Selain dihadiri oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN, rapat pembahasan tindak lanjut ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun survey awal telah dilakukan sejak November 2021, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan RDTR dapat segera ditetapkan menjadi perkada.


Sumber : Dit. Bina Wilayah I

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita