DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

28 April 2022

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG GELAR SOSIALISASI PENGUATAN DAN PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

Jakarta,- Sebagai tindaklanjut Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar sosialisasi serta sharing knowledge dengan berbagai kementerian/lembaga di Jakarta, Rabu (27/4/2022). Pembahasan yang diangkat meliputi tiga tema besar yaitu Penanganan Gratifikasi, Pembangunan Zona Integritas, dan Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS). Sosialisasi ini melibatkan para pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Mengawali pembahasan pertama dengan tema penanganan gratifikasi, Inspektur Wilayah I - Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Munasim menyampaikan bahwa menurut pasal 12B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. “Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” ungkap Munasim.

Ia menambahkan, batasan gratifikasi sampai tindakan produksi jika diserahkan/diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika gratifikasi tidak diberikan kepada pegawai negeri, maka itu bukan termasuk gratifikasi. Unsur kedua, berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Jika berlawanan, maka masuk ke dalam tindak korupsi. “Ketika dua unsur tersebut terpenuhi, maka diklasifikasikan sebagai pemberian suap. Ketika pengklasifikasian termasuk pemberian suap, maka termasuk tindak korupsi,” tegasnya.

Munasim juga menyoroti tentang penyerapan anggaran perjalanan dinas yang harus mulai dimaksimalkan sesuai Standar Biaya Keluaran (SBK) yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai salah satu langkah meminimalisir adanya dana-dana yang tidak terserap dan membuka peluang pihak lain memberikan gratifikasi terselubung.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Farid Hidayat menyambut baik saran dan masukan yang diberikan. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Tata Ruang dapat memulai langkah pelaporan dengan memfasilitasi pelaporan gratifikasi online. “Kami yakin sharing ini sangat bermanfaat untuk menginisiasi zona intergritas dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi instansi dan satuan kerja kita,” ujar Farid.

Beranjak pada sesi kedua, tema pembangunan zona integritas menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Afif Nur Wahid, Pengelola Keuangan KemenPANRB menuturkan, terdapat 3 (tiga) aspek atau komponen dalam Zona Integritas (ZI) yaitu integritas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

“Hasil dari pembangunan Zona Integritas berdampak langsung pada publik. Oleh karena itu, pembangunan ZI membutuhkan waktu cukup panjang. Bedanya dengan reformasi birokrasi secara luas yang bersifat dari atas ke bawah yaitu dari Kementerian, lalu ke unit kerja eselon 1 ke bawah, ZI itu sifatnya bottom up dan bisa dimulai dari satuan kerja-satuan kerja di level bawah” papar Afif.

Dengan periode pembangunan Zona Integritas yang membutuhkan waktu minimal 1 (satu) tahun sejak dari campaign, Afif menjelaskan bahwa untuk ZI di lingkungan Ditjen Tata Ruang baru bisa dilakukan pada tahun depan, dengan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan melalu standar KemenPANRB.

Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan membahas tema Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) yang disampaikan oleh Ali Mugiono selaku Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi, Kementerian Keuangan. Ali mengungkapkan, tujuan diadakannya WBS adalah untuk mendorong peran serta seluruh pejabat, pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan kantor.

WISE, lanjut Ali, adalah aplikasi yang diciptakan sebagai saluran pengaduan awal (early detection) terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan mengedapankan kerahasiaan terhadap identitas pelapor. Melaporkan tindakan korupsi seseorang tentunya bukanlah tanpa resiko, namun Ali menegaskan, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan.

“Terkait perlindungan hukum, kami sejak awal sudah memiliki regulasi dan juga bekerja sama dengan lembaga pelindungan pelapor. Jika pelapor sudah masuk ke dalam pengadilan, kami telah bekerjasama dengan biro advokasi, dimana mereka akan mendampingi para saksi di pengadilan” tutup Ali.

Program penguatan pengawasan yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang adalah salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepostisme).**


#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Subbag Umum dan Publikasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang
Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang
Situs: tataruang.atrbpn.go.id


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita