DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

28 Juli 2022

SINKRONISASI RUANG DAN TANAH CIPTAKAN PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF DAN TEPAT GUNA MELALUI KKPR DAN PTP

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 yang bertempat di Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Rakernas hari kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 ini yang beragendakan pemaparan materi dari masing-masing unit kerja eselon I salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Untuk menciptakan strategi pembangunan yang efektif dan tepat guna, dibutuhkan sinkronisasi antara ruang dan tanah. “Makna dari sinkronisasi antara tanah dan ruang, yaitu dapat membangun Indonesia emas di tahun 2045, sesuai dengan visi Indonesia, dikarenakan pembangunan sosial-ekonomi perlu untuk dikelola dengan land management paradigm,” papar Gabriel.

Lebih lanjut Gabriel menjelaskan bahwa salah satu bentuk sinkronisasi antara ruang dan tanah adalah terbentuknya Forum Penataan Ruang (FPR) guna melaksanakan KKPR di daerah. Terbentuknya FPR sebagai bentuk optimalisasi peran Kanwil dan Kantah sebagai hasil koordinasi pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah.

“Dalam pelayanan penerbitan KKPR, Kanwil dan Kantah diharapkan dapat menjadi public relation bagi kementerian ATR/BPN dan masyarakat luas,” tutup Gabriel.

Selaras dengan Gabriel, Abdul Kamarzuki, selaku Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Direktorat Jenderal Tata Ruang menjelaskan dalam merealisasikan strategi pembangunan berbasis RDTR diperlukan KKPR yang efektif dan tepat guna. KKPR sangat diperlukan untuk meluncurkan izin-izin pembangunan dibawahnya seperti izin pembangunan gedung dan perizinan dari sektor lainnya seperti izin perusahaan industri ataupun izin pertambangan.

Dalam rangkaian proses penerbitan KKPR, RDTR menjadi alat utama dalam otomatisasi penerbitan KKPR. “Apabila KKPR tidak diterbitkan secara otomatis, maka proses penerbitan KKPR akan diolah secara manual dan diterbitkan dalam bentuk persetujuan KKPR (PKKPR),” jelas Abdul.

Dalam sesi pemaparan materi yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi antara tata ruang dan penggunaan tanah. “Inti dari KKPR adalah bagaimana menempatakan kegiatan manusia sesuai dengan tata ruangnya, sedangkan teknis pertanahan bagaimana menggunakan tanah hingga benar-benar bermanfaat. Sehingga keduanya perlu sinkron, antara tata ruang dan penggunaan tanahnya,” ungkap Andi. Ia juga menambahkan pentingnya sinkronisasi antara tata ruang dan penggunaan tanah karna dalam penerbitan KKPR salah satu pertimbangan yang dibutuhkan adalah pertimbangan teknis pertanahan.

Dalam Rakernas hari kedua ini, turut hadir Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam agenda Launching Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) dan Launching Hotline Pengaduan serta penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi serta diskusi kelompok yang diikuti oleh seluruh peserta Rakernas. Turut hadir pula, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor, yang bertindak sebagai moderator dalam sesi kali ini.

 

#DitjenTataRuang

#BersamaMenataRuang

#RakernasATR/BPN2022

 

Subbag Umum dan Publikasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang

Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

 

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang

Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang

Situs: tataruang.atrbpn.go.id


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita