DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

10 Agustus 2022

PERCEPAT PENYELESAIAN PENYUSUNAN RTR, DJTR SERAHKAN ENAM DOKUMEN PERSUB

Jakarta,- Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang kembali menyerahkan dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali Tahun 2022 yang bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta (09/08/2022).

Pada kesempatan ini dilakukan penyerahan dokumen persetujuan substansi untuk 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) antara lain, RDTR Wilayah Perencanaan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, RDTR Arahan Prioritas Nasional di sekitar Kawasan Industri Ladong, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, RDTR Kawasan Perkotaan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RDTR Wilayah Perencanaan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, RDTR Wilayah Perencanaan Koridor Kawasan Industri Tegineneng-Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, RDTR Kawasan Perkotaan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Surat persetujuan substansi diserahkan kepada perwakilan dari masing-masing daerah, yaitu Bupati Siak, Alfedri, Penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, Sekretaris Daerah Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Plh Sekretaris Daerah Pesawaran, Syukur.

Sebagai pembuka, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati menyampaikan bahwa penyerahan dokumen persetujuan substansi enam RDTR di Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali Tahun 2022 sudah ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah. Keenam RDTR ini diharapkan dapat segera diproses dalam Gistaru dan juga terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). “Proses penetapan perkada tidak dapat terjadi tanpa adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang,” ujar Reny.

Reny juga menambahkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam proses revisi RTRW Kabupaten dari masing-masing daerah, terutama bagi daerah yang perda RTRW nya sudah lama. Terkait RDTR yang sudah ditetapkan dapat menjadi bahan masukan pada saat proses revisi RTRW. “Upaya ini kita lakukan untuk mempercepat proses perizinan dalam rangka menciptakan peluang investasi di daerah dengan menggunakan RDTR yang terintegrasi dengan OSS,” papar Reny.

Sebagai penutup ia juga tak lupa untuk mengapresiasi Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Badung yang proses penetapan persetujuan substansinya membutuhkan kurang dari waktu sebulan. “Saya berharap untuk wilayah lain dapat mengikuti jejak baik ini. Kita harus terus bekerja keras lagi agar proses penetapan persub dapat terus dipercepat sehingga RDTR yang terintegrasi dengan OSS akan bertambah lagi,” tutup Reny.


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita