DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

11 Agustus 2022

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG DAN IKATAN AHLI PERENCANAAN (IAP) DORONG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TATA RUANG

Jakarta,- Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gabriel Triwibawa menerima audiensi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Gedung Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (09/08/2022). Pertemuan ini adalah tindaklanjut dari audiensi IAP sebelumnya bersama dengan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto yang membahas terkait percepatan dan peningkatan kualitas layanan tata ruang.

Dalam audiensi bersama IAP, Gabriel Triwibawa mengungkapkan beberapa isu strategis dalam penataan ruang di Indonesia diantaranya adalah momentum inisiasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Tahun 2023. Hal ini dilakukan agar dapat mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang serta menjadikan positioning tata ruang sebagai wadah bagi pembangunan nasional. Gabriel menambahkan, rencana tata ruang juga harus adaptif dalam menangkap isu isu terkini seperti isu perubahan iklim dan isu kebencanaan, apalagi dengan wilayah Indonesia yang berada di ring of fire.

Isu strategis lainnya yaitu percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Saat ini, masih banyak pemerintah daerah yang belum menyusun Perkada RDTR. Di sisi lain, persyaratan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang kian digalakkan, menjadikan RDTR sebagai faktor penting yang harus dimiliki daerah untuk mendongkrak iklim investasi. IAP sebagai asosiasi profesi perencana diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah untuk bisa mengatur penataan ruang secara lebih baik dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

Gabriel menekankan bahwa saat ini, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN sedang dalam proses menyelesaikan RDTR IKN dan rencana tata ruang lainnya yang bersinggungan dengan Ibu Kota Nusantara. Dalam hal ini, IAP terus memberikan masukan substantif agar proses pembangunan IKN mengikuti kaidah dan standar perencanaan yang handal.

Selanjutnya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, masih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha yang menemui kendala di lapangan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR. Hal tersebut disoroti IAP sebagai langkah awal Kementerian ATR/BPN untuk dapat membuka loket pengaduan di Kanwil dan Kantah Badan Pertanahan Nasional dengan melibatkan tenaga professional.

Di akhir audiensi, Gabriel berterima kasih kepada IAP atas dukungan maupun saran dan masukan yang komperehensif terhadap berbagai isu strategis penataan ruang di Indonesia. Dukungan maupun saran tersebut dibutuhkan untuk mendorong produktivitas dan kualitas layanan tata ruang agar semakin lebih baik kedepannya.**

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Subbag Umum dan Publikasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang
Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang
Situs: tataruang.atrbpn.go.id


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita