DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

15 Agustus 2022

PENGUATAN LAYANAN KKPR, DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG GELAR BIMBINGAN TEKNIS

Bali,- Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gabriel Triwibawa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis, (11/8/2022). Mengawali agenda, Dirjen Tata Ruang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diadakan secara hibrid mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan tata ruang, serta kantor pertanahan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali.

Pada pembukaan acara, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandy menjelaskan bahwa dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja (UUCK), diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan kemudahan layanan berusaha. “Diharapkan setelah bimbingan teknis ini, permohonan KKPR di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali dapat berjalan optimal,” ungkap Andry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa mengatakan bahwa kegiatan bimtek ini merupakan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Penguatan terhadap layanan KKPR diberikan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam bisnis proses layanan KKPR mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap penerbitan. “Kegiatan kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan di tahun sebelumnya dengan fokus isu yang tidak lagi di tahap validasi kelengkapan permohonan, namun berlanjut ke tahap penilaian dan penerbitan KKPR,” ungkap Gabriel.

Ia menambahkan, isu penilaian dan penerbitan KKPR dinilai penting agar tercipta kesetaraan pemahaman dan keseragaman produk KKPR yang diterbitkan, baik di pusat ataupun di daerah.

Lebih lanjut Gabriel menambahkan, kendala yang masih dihadapi di lapangan salah satunya yaitu kendala waktu penerbitan PKKPR yang mencakup validasi data, penilaian KKPR, dan penerbitan KKPR. “Masih banyak permohonan pelaku usaha yang belum dapat diproses karena berkas pelaku usaha yang belum lengkap. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi layanan Sistem OSS-RBA kepada pelaku usaha sehingga memudahkan penilaian KKPR dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama, Abdul Kamarzuki dalam sesi pleno. Ia menggarisbawahi bahwa sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pendaftaran KKPR berusaha itu penting, mengingat banyaknya mekanisme yang perlu diketahui, contohnya luasan polygon. “Dalam hal pendaftaran KKPR, luasan yang tertulis dalam permohonan harus sama dengan luasan polygon yang diunggah karena akan berpengaruh terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar tidak menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.

Selain itu, Kamarzuki menekankan ttg keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung Forum Penataan Ruang (FPR). “Forum Penataan Ruang harus segera dibentuk dengan pelibatan akademisi, asosiasi profesi, serta tokoh masyarakat sehingga penilaian KKPR dapat dilakukan secara komprehensif”.

Untuk penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi prioritas dalam proses bisnis perizinan berusaha, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM, Noor Fuad menyampaikan agar sebaiknya diarahkan ke lokasi strategis investasi atau pusat pertumbuhan.

Berbicara tentang proses penerbitan KKPR, Noor Fuad menambahkan bahwa peran validator sangat penting. “Dengan mengoptimalkan peran para validator yang ada di pemerintah daerah, diharapkan proses tindaklanjut pelaksanaan validasi atas permohonan-permohonan yang masuk dan penerbitan PKKPR dapat segera terselesaikan”.

Menyoroti tentang aspek Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Direktur Penatagunaan Tanah Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan, salah satu ruang lingkup Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam sistem perizinan berusaha adalah analisis penggunaan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. “Penerbitan PTP dalam sistem OSS RBA diberi jangka waktu 10 hari, selanjutnya berlaku azas fiktif positif apabila belum diterbitkan. Saat ini, aplikasi Geo-KKP belum mengaktifkan fitur tersebut” ujarnya.

Di samping itu, Yuniar mengungkapkan agar Kantor Pertanahan sebaiknya diberikan hak akses. “Hak akses yang dimaksud di sini dimaksudkan agar Kantor Pertanahan dapat mengakses data pelaku usaha sebagai kelengkapan syarat permohonan PTP sehingga tidak dilakukan secara manual,” tutup Yuniar.**


#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang
Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang
Situs: tataruang.atrbpn.go.id


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita