DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 September 2022

MELALUI KONSULTASI PUBLIK, KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (IKN) TENTANG 4 RDTR WP IKN

Balikpapan,– Otorita Ibu Kota Nusantara dengan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Perencanaan Tata Ruang Nasional menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 Ibu Kota Nusantara (IKN) Barat, WP 4 IKN Timur 1 dan WP 5 IKN Timur 2 yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur secara luring dan daring pada Selasa, (13/09/2022). Kegiatan ini merupakan konsultasi publik lanjutan dari penyerahan 4 (empat) dokumen RDTR IKN pada 8 Agustus 2022 dengan tujuan menyampaikan konsep RDTR terbaru serta menjaring aspirasi dari setiap pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat.

Konsultasi Publik kali ini dibuka oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten terkait yang masuk dalam delineasi WP 1 KIPP, WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1 dan WP 5 IKN Timur 2 juga dari unsur akademisi, asosiasi profesi hingga masyarakat.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari penyelenggaraan acara ini untuk menampung aspirasi serta informasi terbaru. Dalam sambutannya beliau juga berpesan agar isu tentang kebencanaan, lingkungan hidup hingga ekonomi masyarakat harus dipastikan telah diatur secara harmonis dan berkelanjutan di dalam 4 (empat) dokumen Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR ini.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor turut menghimbau agar masyarakat lokal selalu dilibatkan dan diberdayakan aktif dalam proses pembangunan IKN. Lebih lanjut Pelopor menjelaskan pentingnya RDTR IKN untuk segera ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kesiapan kegiatan investasi.

Acara dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan tim penyusun dari masing-masing RDTR WP IKN serta diikuti oleh seluruh peserta secara aktif. Acara ditutup dengan pembuatan berita acara dalam rangka penjaringan masukan maupun aspirasi terkait RDTR WP 1 KIPP, WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1 dan WP 5 IKN Timur 2.

Selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang
#KonsultasiPublik
#IKN


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita