DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

22 September 2022

WUJUDKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Jakarta,- Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten dan kota dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bone Tahun 2022-2041, RTRW Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022-2041, RTRW Kota Sorong Tahun 2022-2041, dan Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang Tahun 2022-2041, bertempat di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (20/09/2022).

Menjadi kepala daerah yang pertama memaparkan rancangan rencana tata ruangnya, Bupati Bone Andi Fahsar M. Padjalangi menyampaikan, salah satu kendala dalam rangka pengembangan wilayah di masing-masing daerah karena terjadinya perubahan dan dinamika pembangunan yang belum termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “RTRW Kabupaten Bone sangat menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan diambil. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang atas diselenggarakannya rapat lintas sektor ini,” ujar Andi.

Andi mengatakan, dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 2021, lapangan usaha pertanian adalah salah satu yang memberikan kontribusi paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, RTRW Kabupaten Bone 2022-2041 telah mengakomodir kebijakan strategis nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 (RPJMN) yang selaras dengan potensi ekonomi pertanian yaitu penyediaan Kawasan Kakao, Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh, Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu), dan Kawasan Kelapa. Tak hanya itu, pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KPPN Bone juga telah terakomodir.

Senada dengan Bupati Bone, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengungkapkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Luwu Utara menunjukkan dominasi sumber perekonomian yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu rencana pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, Bendungan Rongkong, yang juga sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pun berfokus kepada aspek tersebut. “Penetapan Bendungan Rongkong sebagai Proyek Strategis Nasional berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian, pembangkit listrik, serta penanggulangan kerawanan bencana banjir,” ungkap Indah. Ia menambahkan, pengembangan waduk multiguna Bendungan Rongkong juga telah terakomodir dalam RTRW Kabupaten Luwu Utara.

Selain aspek ekonomi, sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mengharuskan aspek mitigasi bencana telah dipertimbangkan dalam penyusunan RTRW tersebut. “Penyusunan RTRW Kota Sorong telah memasukkan masterplan mitigasi bencana dimana Kota Sorong adalah kota yang rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami. Masterplan ini telah mendapatkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN” ungkap Pj. Wali Kota Sorong, George Yarangga.

George menambahkan, dengan adanya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Sorong, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi kota kota transit yang produktif pada sektor perdagangan jasa yang berbasis pengurangan risiko bencana.

Berkesempatan memaparkan rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang, Wakil Bupati Ketapang, Farhan menuturkan bahwa rencana tata ruang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk masyarakat dan dapat menjadi pintu gerbang investasi di Kabupaten Ketapang. “Pemerintah Kabupaten Ketapang sedang menyusun pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan pesisir dengan pola ruang harmonis yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Diharapkan setelah lintas sektor ini, persetujuan substansi akan segera keluar sehingga kami dapat segera menetapkan Perbup RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang” ujar Farhan.

Undang Undang Cipta Kerja (UUCK), ungkap Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan, mengamanatkan agar dilakukan penyederhanaan perizinan berusaha. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. “Dari aspek tata ruang, kita harus memberikan pelayanan yang semakin singkat dan berkualitas karena hulunya perizinan adalah tata ruang. Jika berbicara tentang izin berusaha seperti industri, kalau pelaku usaha tidak mempunyai izin tata ruang yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), maka tidak bisa terbit perizinannya” tegas Dwi Hariyawan.

Jika pemerintah daerah yang belum menyusun dan menyediakan RDTR, lanjut Dwi, maka KKPR dapat diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.**

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang
Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita