DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

28 September 2022

WUJUDKAN PERIZINAN INVESTASI TERPADU SECARA ONLINE MELALUI RDTR TERINTEGRASI OSS

Jakarta,- Demi mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta menerapkan perizinan investasi terpadu secara daring melalui Online Single Submission (OSS), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang sebagai pengampu tugas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (26/9/2022). Beberapa Ranperkada tersebut diantaranya Pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Teweh Tahun 2022-2042, RDTR Kawasan Perkotaan Luwuk Tahun 2022-2042, dan RDTR Perkotaan Oelamasi Tahun 2022-2042.

Memaparkan rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Teweh, Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyampaikan Muara Teweh merupakan Ibu Kota Kabupaten Barito Utara dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). “Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Barito Utara yang terletak di Kota Muara Teweh dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional,” jelas Nadalsyah.

Kabupaten Barito Utara, lanjut Nadalsyah, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara geografis berada dekat dengan lokasi calon Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. “Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Teweh penting mengingat selain dilewati oleh jaringan jalan nasional, Muara Teweh juga diproyeksi sebagai penyangga rencana IKN di Provinsi Kalimantan Timur” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka mengungkapkan urgensi disusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Luwuk salah satunya dikarenakan banyak sekali investor yang datang untuk menanamkan investasi pada sektor pertambangan. “Kami ingin menetapkan RDTRnya dulu baru pelaku usaha dapat masuk. Jangan sampai perizinan keluar, namun merambah lahan masyarakat seperti kawasan perkebunan dan pertanian,” tegasnya. Dengan RDTR yang sudah diintegrasikan dengan OSS, perizinan berusaha dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah hukum.

Selain investasi, Amirudin menyoroti mitigasi potensi bencana di Kawasan Perkotaan Luwuk. Kondisi topografi menjadi limitasi alami yang tidak dapat di hindari, mengakibatkan kawasan perkotaan berkembang pada wilayah kemiringan. “Dengan adanya RDTR ini, diharapkan tidak ada pelaku usaha atau masyarakat yang membangun di pinggir gunung. Kalau dijadikan wilayah wisata memang unik, namun kalau dilihat dari segi keamanannya cukup bahaya. RDTR Kawasan Perkotaan Luwuk dapat dijadikan pengendalian pembangunan dan berfungsi untuk mitigasi potensi bencana” tambah Amirudin

Turut hadir secara daring, Bupati Kupang Korinus Masneno mengungkapkan, isu strategis RDTR Perkotaan Oelamasi salah satunya adalah pada isu kawasan hutan. “Di Kota Oelamasi berhimpitan antara sektor pertanian dan kehutanan. Pada kondisi eksisting di lapangan juga terdapat beberapa bangunan permukiman yang berada dalam kawasan hutan tersebut,” ucap Korinus. Di sisi lain, Korinus berharap kedepannya RDTR Perkotaan Oelamasi menjadi panduan dan memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha bagi masyarakat.

Memberikan arahan dalam rapat koordinasi lintas sektor, Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa menegaskan, percepatan RDTR termasuk salah satu fokus Menteri ATR/Kepala BPN selain pembangunan IKN. “Saat ini, RDTR yang tersedia masih jauh sekali dari target. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen untuk menyusun dan menetapkan RDTR,” lugas Gabriel.

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan, amanat untuk melakukan penyederhanaan waktu dan penyederhanaan perizinan pun kian digalakkan. “Pada aspek tata ruang, kita harap RDTR yang kita terbitkan nanti akan langsung diintegrasikan dengan OSS, sehingga jika ada permohonan perizinan berusaha, maka hanya perlu memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk penerbitan Konfirmasi KKPR” ujar Gabriel.

Ia menambahkan, semakin banyak titik-titik RDTR yang diterbitkan, maka semakin tinggi juga competitive advantage di suatu wilayah tersebut. “Hal ini berimplikasi pada ketertarikan investor untuk menanamkan investasi di daerah-daerah yang telah mempunyai RDTR karena diproyeksi mempunyai potensi ekonomi yang tinggi” tutupnya.**

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang
Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita