DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4 Oktober 2022

WUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KENDALIKAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP MELALUI RTR KPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jakarta,- Untuk menjamin Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengendalikan dampak lingkungan hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Penyepakatan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Berdampak Lingkungan, Pembahasan Alternatif, dan Rekomendasi Perbaikan KRP Berdampak Lingkungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. FGD ini dilaksanakan secara hybrid melalui tatap muka maupun secara daring dengan melibatkan kelompok Kerja KLHS RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Ambhara Hotel Jakarta, (27-28/09/2022).

Dalam arahannya, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor menjelaskan bahwa sistematika dan rujukan penyusunan dokumen KLHS ini telah dilakukan sesuai standar. “Kebijakan Rencana dan Program (KRP) berdampak positif terhadap lingkungan yang mengadaptasi kondisi di wilayah perencanaan dan menjadi wilayah yang sehat dan membangun ekosistem kita yang lebih baik,” ujar Pelopor.

Terkait integrasi antara penyusunan KLHS dan penyusunan RTR, Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional KSN Wilayah IV, Chriesty E. Lengkong mengatakan, proses penyusunan KLHS dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “KLHS menjadi pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program yang berpotensi memberikan dampak pada lingkungan,” tutur Chriesty.

Turut hadir secara daring, Kepala Subdirektorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hendaryanto, menjelaskan bahwa KLHS diposisikan sebagai safe guard dalam pengelolaan landscape dengan tujuan untuk keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup dan keselamatan mutu hidup masyarakat. “KLHS dikembangkan dalam rangka memperkuat aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada proses penyusunan KRP RTR. Oleh karena itu, setiap tahapan proses KLHS RTR mengikuti dan terintegrasi dengan setiap tahapan proses RTR itu sendiri,” jelas Hendaryanto.

Pada kesempatan yang sama, Anna Amalia selaku narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyoroti, isu-isu lingkungan menjadi perhatian besar dalam penyusunan KLHS sebagai masukan terhadap perancangan RTR KPN yang menjadi landasan kuat untuk perencanaan tata ruang daerah. “Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi ancaman masa depan bumi dan manusia yaitu Triple Planetary Crisis yang terdiri dari perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati” ungkapnya..

Berdasarkan hasil kajian dokumen Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat potensi kenaikan suhu di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat mempengaruhi terhadap kerentanan pangan Indonesia. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan pengurangan risiko bencana, narasumber dari KLHK, Nuraeni mengungkapkan perlunya memperhatikan data informasi climate change hotspots sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. “Kita perlu melihat di wilayah NTT apakah berpotensi terdampak perubahan iklim, serta perlu melibatkan BMKG sebagai wali data perubahan iklim yang lebih detail,” ungkap Nuraeni.

Pada kegiatan FGD ini, disepakati KRP yang berdampak lingkungan berupa sistem jaringan jalan, sistem transportasi laut, dan sistem transportasi udara. Selain itu, perlu adanya upaya-upaya dalam mengendalikan perubahan iklim dengan merujuk pada dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI).**


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita