Jakarta – Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Muatan KRP (Kebijakan Rencana Program) Berdampak Lingkungan Hidup dan Analisis Pengaruh Kajian Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas (29/09/22). FGD ini diselenggarakan dalam rangka penyepakatan hasil analisis Identifikasi Muatan KRP Berdampak Lingkungan Hidup dan Analisis Pengaruh Kajian 6 (enam) muatan KLHS.

Pada pembukaan acara, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor, mengarahkan agar penyusunan KLHS ini menjadi dasar rekomendasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) KPN dengan Laut Lepas. “Prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) harus menjadi standar minimum dalam penyusunan KLHS, dengan begitu KLHS ini nantinya bukan hanya menjadi dokumen semata, namun menjadi rekomendasi perisai terakhir dalam perencanaan tata ruang,” ujar Pelopor.

Chriesty E. Lengkong selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) IV menjelaskan bahwa dalam penyusunan KLHS RTR KPN dengan Laut Lepas ini sudah mengikuti tahapan proses perumusan rekomendasi terhadap muatan RTR. Beliau juga menegaskan dalam penyusunan KLHS kali ini menjadi pendukung RTR yang meliputi segala aspek didalamnya.

FGD penyepakatan hasil analisis identifikasi ini, mengahdirkan narasumber Koordinator Kelompok Kerja KLHS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Krisna Kumar. Beliau menyarankan agar dilakukanya perbaikan pada beberapa muatan analisis KLHS RTR KPN dengan Laut Lepas. “Proses analisis KRP Berdampak dan 6 muatan ini sudah on the track, namun diperlukan sedikit perbaikan untuk penyempurnaan muatan RTR KPN dengan Laut Lepas,” ujar Krisna.

Turut hadir Narasumber lainnya Zulhamsyah Imran, praktisi lingkungan hidup sekaligus Direktur SEAMEO Biotrop menyampaikan dalam penyusunan muatan analisis KLHS RTR RTR KPN dengan Laut Lepas, harus bersinergi dengan RZWP3K dan RZ KSNT pada PPKT serta memperhatikan pengaruh perubahan iklim pada kerentanan ekosistem laut.

FGD ini menghasilkan berbagai masukan dari narasumber maupun peserta yang menjadi penyempurna analisis muatan KRP dan analisis kajian 6 (enam) muatan dalam KLHS RTR KPN dengan Laut Lepas yang terintegrasi dengan RZ KSNT pada PPKT.

Berita Terkait