DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4 Oktober 2022

KOORDINASI KEMENTERIAN ATR/BPN DAN PEMKAB ACEH TIMUR BAHAS PROGRES REVISI RTRW DAN CALON POTENSI LOKASI TORA

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan Rapat Koordinasi Awal Pembahasan Calon Potensi Lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Progres Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur di Jakarta, Jumat (30/09/2022). Rapat ini ditujukan untuk melakukan pembahasan terkait penyediaan lahan untuk mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai tindaklanjut terhadap salah satu butir dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Mengawali jalannya acara, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengungkapkan bahwa potensi lahan yang akan digunakan untuk mantan Kombatan GAM ini berada di dalam kawasan hutan, sehingga prosedur yang dilakukan berupa pelepasan kawasan hutan, pengakomodiran ke dalam Rencana Tata Ruang, dan redistribusi tanah kepada mantan Kombatan GAM. “Selain itu, perlu dipastikan kembali Area of Interest dan titik koordinat terhadap usulan lahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara delineasi lahan yang akan diusulkan untuk pelepasan kawasan hutan dengan kondisi eksisting di lapangan,” ungkap Gabriel.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Aceh Timur, Mahyuddin menyampaikan, pihaknya saat ini telah melakukan banyak koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian ATR/BPN terkait penyediaan lahan untuk mantan kombatan GAM. “Kami berkomitmen untuk membantu dan mendukung percepatan kegiatan ini, sehingga diharapkan penyediaan lahan yang telah tercantum dalam MoU Helsinki dan telah tertunda selama 17 tahun tersebut, dapat segera selesai” tegas Mahyuddin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Perencaraan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati menjelaskan, terhadap penyediaan lahan untuk mantan kombatan GAM dalam kawasan hutan, apabila lahan tersebut telah diusulkan pelepasan kawasan hutan, dan pada saat penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, maka delineasi usulan lahan tersebut akan tetap dapat diakomodir dalam Revisi RTRW dengan skema penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu dengan mengarsir kawasan hutan dan memberi keterangan “kode kawasan hutan/kode Kawasan yang diusulkan”.

Di penghujung acara, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa menyampaikan rencana tindaklanjut dari rapat ini, diantaranya yaitu akan mempercepat penyusunan peta dasar serta proses Revisi RTRW Kabupaten Aceh Timur, pengakomodiran usulan lahan untuk mantan Kombatan GAM dalam bentuk holding zone di dalam Revisi RTRW Kabupaten Aceh Timur, dan perlunya koordinasi kembali antara pemerintah daerah dengan KLHK untuk mempercepat proses pelepasan Kawasan hutan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).**


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita