DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

5 Oktober 2022

KONTINUITAS PEMBEKALAN SUBSTANSI UUCK DAN PERATURAN TURUNANNYA PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 13 TAHUN 2022

Medan,- Merujuk surat satuan tugas percepatan sosialisasi UUCK sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya putusan MK, serta dalam rangka pembinaan jabatan fungsional penata ruang, Ditjen Tata Ruang gelar pembekalan substansi bertempat di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan pada 29/09/22 secara daring dan luring.

Pada sesi petama, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Farid Hidayat menjabarkan bahwa pembekalan ini merupakan kegiatan dalam rangka menjaring masukan di berbagai pihak mengenai kegiatan-kegiatan dalam lingkup penataan ruang berdasarkan amanat UUCK. “Salah satu Isu strategis dalam muatan UUCK yakni penyederhanaan Rencana Tata Ruang (RTR), integrasi tata ruang darat dan laut, integrasi KLHS ke dalam penyusunan RTR, penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyederhanaan perizinan, inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang dalam Forum Penataan Ruang (FPR)”.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa salah satu bentuk penyederhanaan RTR adalah KKPR. Kementerian ATR/BPN terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan KKPR serta meningkatkan rasio kecepatan penyelesaian pelayanan KKPR.

Hadir dalam kesempatan yang sama, M. Zaini Dahlan, Peneliti Urban Landscape Hub Institut Teknologi Bandung dengan materi salah satu isu strategis dalam UUCK mengenai Pembekalan Teknis Penyediaan RTH sebagai muatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Beliau mengatakan bahwa standar pemenuhan RTH publik yakni 20% bagi seluruh daerah, namun terdapat kebijakan bagi daerah yang tidak bisa mencapai standar tersebut dapat menggunakan mekanisme perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) atau skema jointly claimed atau pengakuan bersama RTH dengan persetujuan Kementerian ATR/BPN.

Kegiatan berlanjut pada sesi II dengan pokok pembahasan Sistem Manajemen Kinerja bagi Jabatan Fungsional (jafung). Sistem Manajemen Kinerja bagi Jabatan Fungsional disampaikan oleh perwakilan Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB, Insani Putri dan Vinalia Eka Wardhani. Poin penting yang muncul dalam pembahasan berupa, perubahan Permen PANRB Nomor 18 tahun 2021 salah satunya mengenai perilaku kerja berdasarkan core value Ber-Ahlak serta mekanisme kerja pegawai.

Perwakilan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian PAN RB, Hijrah Apriansyah sebagai narasumber ke-2 dalam sesi II dengan pokok pembahasan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah pasca Penyederhanaan Birokrasi. Beliau menjelaskan bahwa terdapat latar belakang dilaksanakanya penyederhaan birokrasi, salah satunya berupa meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan target-target kinerja kelincahan organisasi. Salah satu bentuk optimalisasi penyederhanaan birokrasi adalah penyusunan jafung. Dalam penerapan mekanisme jafung, terdapat perbedaan terhadap peran para pejabat fungsional sesuai dengan kedudukannya.

Sebagai penutup pada sesi II, hadir Adriaty sebagai perwakilan dari Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara dengan pembahasan mengenai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Beliau menjabarkan bahwa kebutuhan jafung dihitung berdasarkan beban kerja yang di tentukan dari indikator kebutuhan jafung dalam pedoman kebutuhan masing-masing jafung yang diatur oleh instansi Pembina setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PANRB. Lebih lanjut beliau menjelaskna bahwa dalam mekanisme pengangakatan jafung terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat penjabat fungsional yang akan diangkat.

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang
#UUCK


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita